KOTA METRO, ADVERTORIAL — Pemerintah Kota Metro terus mempercepat langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis bukti.

Komitmen ini ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Metro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) di Aula Pemkot Metro, Kamis (13/8/2026).

Sinergi tiga pihak (triple helix) ini menjadi pijakan strategis untuk memperkuat tata kelola data, mendorong riset dan teknologi terapan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan Kota Metro yang berkelanjutan.

Baca Juga:Topeng Birokrasi Balai Veteriner Lampung
Resmi berkolaborasi! Penandatanganan MoU antara Pemkot Metro dan BPS Kota Metro di Aula Pemkot setempat.

Akurasi Data Sebagai Pijakan Utama Kebijakan

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa arah kebijakan, perencanaan, hingga evaluasi program daerah tidak boleh lepas dari dukungan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangannya, Wali Kota menyoroti peran penting masing-masing instansi:

  • BPS Kota Metro: Berperan strategis dalam menyediakan data statistik yang berkualitas.
  • Polinela: Menyuplai inovasi teknologi terapan, pendidikan vokasi, dan penguatan kompetensi SDM.

“Kerja sama ini jangan berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus segera diwujudkan dalam program-program konkret yang terukur dan berkelanjutan,” tegas Bambang.

Sentuh Program Pro-Rakyat: Evaluasi Bedah Rumah

Sebagai bentuk komitmen terhadap validitas data di lapangan, Bambang mencontohkan evaluasi pada program bantuan bedah rumah. Menurutnya, ketepatan data penerima manfaat dan kondisi riil di lapangan sangat menentukan kesesuaian besaran bantuan, kebutuhan material, hingga biaya tenaga kerja.

Baca Juga:Menyoal Efektivitas Banpres Rp 839 M di Way Kambas

Untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran, Wali Kota memberikan arahan khusus:

  1. Peran Aktif Camat & Lurah: Mengawal pendataan dan verifikasi calon penerima, khususnya dalam menyelesaikan kendala administrasi seperti bukti kepemilikan tanah (alas hak).
  2. Evaluasi Objektif Perangkat Daerah: Memastikan program tidak sekadar memenuhi target kuantitatif, tetapi benar-benar menghasilkan hunian yang layak.

“Jangan sampai programnya ada, tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Kita harus melihat secara jujur apa kendalanya, termasuk material dan upah tukang, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan rumah yang layak,” tambahnya.

Lestarikan Budaya Lokal dan Perkuat Ekosistem Data

Serah terima cinderamata sebagai simbol kemitraan yang kuat antara Pemkot Metro dan BPS Kota Metro. Data akurat, perencanaan tepat, Metro maju!

Di samping fokus pada percepatan pembangunan fisik dan ekonomi, Pemkot Metro tetap menjaga akar budaya daerah. Wali Kota mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk membiasakan penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis.

Gayung bersambut, komitmen ini mendapat dukungan penuh dari para mitra:

  • Kepala BPS Kota Metro, Arum Purbowati: Menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting memperkuat ekosistem tata kelola data daerah.

    “Pembangunan yang tepat memerlukan perencanaan yang tepat, dan perencanaan yang tepat memerlukan data yang tepat dan berkualitas,” ujar Arum.

  • Direktur Polinela, Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si.: Menyatakan kesiapan Polinela untuk menerjunkan riset terapan dan keahlian vokasionalnya demi mendukung akselerasi pembangunan di Kota Metro.

    “Kami berharap SDM dan teknologi terapan Polinela yang disinergikan dengan kekuatan Kota Metro dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah,” tuturnya.

Melalui kerja sama strategis ini, Pemkot Metro optimistis seluruh program yang dirancang ke depan akan semakin berbasis bukti (evidence-based policy), tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (ADV)