KRISIS KEUANGAN RSUDAM, GEPAK: ANCAM KREDIBILITAS GUBERNUR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Badai kritik pedas kembali menghantam tata kelola di lingkungan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung. Di tengah penderitaan tenaga medis yang hak finansialnya berupa honor jasa pelayanan (jaspel) macet hingga berbulan-bulan, kemarahan publik kini disuarakan secara lantang oleh elemen masyarakat.

Ketua Gerakan Pengawasan Kemasyarakatan (GEPAK) Lampung, Wahyudi, melayangkan kecaman keras tanpa kompromi terhadap lemahnya manajemen keuangan rumah sakit pelat merah tersebut.

“Gepak sesalkan lemahnya manajemen keuangan RSUDAM sehingga honor jaspel bisa terlambat. Poinnya kebijakan gubernur untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien berbanding terbalik dgn realisasi di lapangan..siapa yg di salahkan,” ujar Wahyudi, Jumat (2/10/2026).

GEPAK Lampung secara tegas menyatakan kekecewaan mendalam atas buruknya tata kelola keuangan RSUDAM yang berakibat pada tertundanya pembayaran hak pegawai. Wahyudi menyoroti secara tajam bahwa visi pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan justru berbanding terbalik seratus persen dengan kenyataan pahit di lapangan.

Organisasi pengawas masyarakat ini turut mempertanyakan efektivitas perombakan komposisi manajemen yang sebelumnya dilakukan. Publik sempat menaruh harapan besar bahwa penempatan Heri Sadli dalam jajaran manajemen dapat membawa pembenahan signifikan serta menyehatkan keuangan RSUDAM.

Kenyataannya, manajemen keuangan dinilai gagal total. Petugas medis terus-menerus dituntut untuk memberikan pelayanan prima secara maksimal, sementara mental dan pikiran mereka terbebani akibat hak finansial yang tak kunjung jelas.

Beban Psikologis Nakes: Tenaga kesehatan harus berjibaku memikirkan cara menyambung hidup dan mencari dana darurat di tengah tugas berat mereka.

Mustahil Ideal: Kondisi ini dinilai mustahil melahirkan pelayanan kesehatan yang optimal jika para tenaga medis terus diliputi tekanan ekonomi.

Dengan nada tinggi dan penuh penekanan, pentolan GEPAK tersebut menegaskan bahwa masalah tertundanya hak ini bukan sekadar urusan administrasi biasa, melainkan menyangkut keringat dan penghidupan para pekerja.

GEPAK Lampung memberikan peringatan serius bahwa kemelut ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya akan sangat luas:

Rendahnya Kepercayaan Publik: Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUDAM.

Bayang-bayang Kredibilitas Gubernur: Tergerusnya marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Gubernur Lampung dalam mengelola birokrasi kesehatan daerah.

Desakan keras dari GEPAK Lampung ini menjadi alarm darurat bagi manajemen RSUDAM untuk segera menghentikan berbagai dalih klasik terkait arus kas. Manajemen dituntut untuk segera menuntaskan hak-hak finansial para tenaga medis demi menyelamatkan marwah pelayanan kesehatan di Bumi Ruwa Jurai. (red)