BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Saat rakyat kecil menjerit menahan lapar di tengah himpitan krisis, para elite di balai kota justru asyik berpesta pora di meja makan. Bagaimana mungkin nurani birokrasi tidak bergeming, ketika pos belanja makan-minum Sekretariat Daerah Pemkot Bandar Lampung digelontorkan hingga Rp6.532.782.685 (Rp6,5 miliar)?

Ini bukan lagi sekadar salah urus anggaran, melainkan sebuah pertunjukan vulgar di mana kerongkongan para pejabat disiram air mata dan keringat pajak rakyat yang sedang megap-megap.

Berdasarkan penelusuran data RUP dan transaksi realisasi anggaran, menjelang akhir September 2026, realisasi anggaran makan-minum telah menyentuh angka Rp3,60 miliar (tepatnya Rp3.602.526.500). Lebih dari 55% pagu anggaran ludes terkuras demi membiayai piring-piring mewah para birokrat:

Baca Juga:Sekdaprov Lampung Dorong PPID Bertransformasi, Informasi Pemerintah Harus Dekat dengan Masyarakat

* Aktivitas Lapangan: Menguras realisasi hingga Rp2,13 miliar yang mengalir deras ke vendor katering favorit.

* Tamu Wali Kota: Menelan realisasi hingga Rp753,59 juta secara rutin.

* Open House & Jamuan Keagamaan: Idul Fitri dan Idul Adha menyerap Rp271,08 juta, serta buka puasa bersama Rp111,85 juta.

Baca Juga:Biro Umum Lampung Fokus Tingkatkan Profesionalisme Petugas

* Rapat Kedinasan & Jamuan Lainnya: Ratusan juta rupiah habis untuk kudapan ruang rapat dan tamu Wakil Wali Kota.

Aliran uang rakyat ini membanjiri pundi-pundi perusahaan katering tertentu. Sebut saja CV/PT Elynaz Indomasr Global yang meraup Rp1,21 miliar, RM. Minang Indah V sebesar Rp835,48 juta, hingga Kartini Katering Lampung senilai Rp639,18 juta.

Skandal meja makan ini semakin sempurna mencabik rasa keadilan karena bersanding dengan dosa penganggaran sebelumnya: pengadaan bahan pakaian putih pegawai yang menyedot anggaran nyaris Rp2,5 miliar (terserap Rp2.497.733.100 via CV Berkah Jaya Makmurindo).

Meskipun pemkot berkedok klarifikasi bahwa anggaran sandang itu untuk seluruh pegawai, akumulasi sandang miliaran dan pangan miliaran ini memperlihatkan satu hal telanjang: prioritas Pemkot Bandar Lampung adalah kenyamanan hidup pegawainya, bukan kesejahteraan rakyat!

Gelombang kemarahan publik pun tak lagi bisa terbendung. Di berbagai platform media sosial dan ruang-ruang publik di Bandar Lampung, warga meluapkan kejengkelan mereka dengan nada sarkastik hingga kecaman keras:

“Pantesan kalau ngantor auranya pada glowing, ternyata bajunya disulam benang khusus dan tiap jam istirahat disuguhi katering bintang lima. Rakyat beli beras karungan aja mikir dua kali, ini pejabat sekali makan budget-nya bisa buat modal usaha!”

Komentar pedas lainnya juga menyoroti bagaimana pemkot berdalih demi kesejahteraan pegawai, yang justru dianggap melukai akal sehat warga:

“Klarifikasi dibilang ‘buat seluruh pegawai’? Ya ampun, justru makin ngeri! Berarti ribuan pegawai dibiarin pake seragam harga selangit sementara fasilitas umum kota masih amburadul. Prioritasnya benar-benar kebalik-balik.”

Warga akar rumput yang setiap hari berdarah-darah mencari nafkah merasa dikhianati. Banyak yang membandingkan angka miliaran rupiah untuk piring-piring pejabat dengan kondisi jalanan kota yang berlubang dan lampu penerangan jalan yang mati.

Ketika uang rakyat dipertontonkan untuk memanjakan perut dan lemari pakaian para penguasa di tengah krisis, publik Bandar Lampung melayangkan satu gugatan moral paling menohok: Di mana batas malu birokrasi ini?

Mandat kekuasaan bukanlah tiket untuk melanggengkan pesta pora di atas penderitaan warganya. Rakyat tidak butuh pejabat yang glowing berbalut seragam mahal dan kenyang di meja makan mewah, jika untuk makan sehari-hari saja rakyatnya harus menjerit kelaparan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Pemkot Bandar Lampung terkait pemberitaan ini. (Red)