GEPAK Lampung Soroti Buruknya Pelayanan dan Manajemen Keuangan RSUD Abdul Moeloek

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) Lampung, H. Wahyudi, menyampaikan kritik serta sorotan tajam terhadap sengkarut persoalan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek.

Sorotan ini mencakup penurunan kualitas pelayanan publik terhadap pasien hingga carut-marut pengelolaan manajemen keuangan rumah sakit.

Dalam perbincangannya yang berlangsung pada Jumat, 2 Oktober 2026, Wahyudi mengungkapkan bahwa berbagai kendala birokrasi dan keuangan yang melanda rumah sakit pelat merah tersebut memberikan dampak domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, lambatnya respons dari manajemen rumah sakit terhadap keluhan-keluhan yang beredar di tengah public termasuk sorotan tajam dari para netizen telah mencederai rasa keadilan dan esensi pelayanan kesehatan dasar.

“Gimana kita mau memperbaiki pelayanan pasien kalau jasa para pelayan aja kita hambat, gitu lho. Apapun alasannya, itu yang harus jadi skala prioritas pembayaran,” tegas Wahyudi.

Poin krusial lain yang menjadi penekanan utama LSM GEPAK Lampung adalah tertundanya hak-hak finansial bagi para tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit berupa pembayaran Jasa Pelayanan (Jasel).

Wahyudi menilai, hambatan pada sektor pembayaran jasel sangat kontradiktif dengan tuntutan kerja tinggi yang dibebankan kepada para tenaga medis. Ia menyoroti bagaimana jerih payah dan pengorbanan para tenaga kesehatan di lapangan kerap dikeluhkan publik, namun di sisi lain hak-hak dasar mereka justru mengalami hambatan birokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, sorotan juga diarahkan secara spesifik kepada jajaran manajemen keuangan RSUD Abdul Moeloek, khususnya pejabat pengelola keuangan yang baru saja mengemban amanah baru, yaitu Heri Sadli selaku Kepala Biro Keuangan.

LSM GEPAK Lampung menilai momentum kepemimpinan baru ini sebagai ujian dan tantangan nyata untuk membuktikan profesionalisme dalam menyelesaikan persoalan tunggakan dan alokasi anggaran rumah sakit.

Pihaknya mendesak agar pimpinan daerah, termasuk Gubernur, tidak menutup mata dan segera melakukan pengawasan secara melekat (hands-on supervision) terhadap kinerja manajemen keuangan RSUD Abdul Moeloek.

Jika pejabat terkait dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar ini, pihak manajemen diminta untuk tidak ragu melakukan evaluasi dan penggantian posisi strategis demi menyelamatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat luas di Provinsi Lampung. (RED)