Wakil Ketua DPRD Lampung Maulidah Zauroh: Keselamatan Pengguna Tol Perlu Jadi Perhatian dalam Penanganan Karhutla

BANDAR LAMPUNG,— Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat, termasuk pengguna jalan tol.

Informasi mengenai potensi dampak karhutla terhadap keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian Maulidah. Ia menilai, kondisi tersebut perlu disikapi dengan meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi antarpihak dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak.

Maulidah menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keselamatan pengguna jalan.

“Penanganan karhutla perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam mengantisipasi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons yang cepat perlu terus diperkuat agar potensi risiko dapat diminimalkan,” ujar Maulidah, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kejadian karhutla yang berulang perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengawasan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan petugas, serta koordinasi antarlembaga agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sedini mungkin.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap keselamatan pengguna jalan di wilayah yang berpotensi terdampak asap. Penyampaian informasi yang tepat, peningkatan kewaspadaan, dan koordinasi dengan pengelola jalan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah risiko kecelakaan.

“Keselamatan pengguna jalan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penanganan karhutla. Kami berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat langkah antisipasi dan memastikan informasi mengenai kondisi jalur transportasi disampaikan secara tepat kepada masyarakat,” katanya.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, Maulidah mendorong Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, pemerintah kabupaten, pengelola jalan tol, serta pihak terkait untuk memperkuat penanganan secara terpadu. Upaya tersebut mencakup pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan pemadaman, pengamanan jalur transportasi, serta penelusuran penyebab kebakaran sesuai kewenangan masing-masing.

Ia menilai, aspirasi dan masukan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan perlindungan dan rasa aman ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“Masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapannya, setiap masukan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi dan langkah konkret sehingga perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat semakin baik,” ungkap Maulidah.

Lebih lanjut, ia mendorong aparat berwenang menelusuri penyebab kebakaran secara menyeluruh. Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maulidah menegaskan, DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal upaya penanganan karhutla melalui fungsi pengawasan, termasuk mendorong evaluasi terhadap kesiapsiagaan, koordinasi antarpihak, serta efektivitas langkah pencegahan dan penanganan di Provinsi Lampung.

“Melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, kita berharap upaya pencegahan dan penanganan karhutla semakin optimal. Dengan demikian, dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dapat diminimalkan,” pungkasnya. (Tim)