BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Angka triliunan rupiah telah masuk ke kas pendapatan Provinsi Lampung. Namun, di balik capaian tersebut, pekerjaan besar masih menanti: mengejar sisa target pendapatan daerah sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Realisasi Pendapatan RAPBD-P Provinsi Lampung per 22 Oktober 2026, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp5.312.081.120.975,12 atau 75,53 persen dari target Rp7.033.303.559.010.

Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp1,72 triliun yang harus dikejar untuk mencapai target pendapatan tersebut.

Baca Juga:Solusi Tepat Pertanyaan & Masalah Hukum Anda: Adiwidya Hunandika Lawfirm Siap Mendampingi!

Angka ini menjadi perhatian serius terhadap upaya optimalisasi penerimaan daerah. Waktu terus berjalan, sementara target pendapatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran masih belum sepenuhnya tercapai.

Sorotan pun mengarah kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Saipul, S.Sos., M.I.P., terutama dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangan instansinya.

Saipul ditemui saat dikonfirmasi TIPIKOR NEWS di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026). Konfirmasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penerimaan daerah dan langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan pendapatan menjelang penutupan tahun anggaran.

Baca Juga:12 Advokat PERSADIN Ikuti Sumpah di PT Banten, Oking Apresiasi Pengadilan

Dari total pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp2.801.723.998.114,12 atau 69,91 persen dari target Rp4.007.634.413.730.

Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp1,21 triliun dari target PAD yang perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, realisasi pajak daerah mencapai Rp2.290.693.651.016,83 atau 71,65 persen dari target Rp3.197.083.331.000.

Data ini menunjukkan bahwa capaian pendapatan tidak bergerak seragam. Sejumlah komponen pajak telah melampaui target, sedangkan beberapa sumber penerimaan lainnya masih memerlukan upaya optimalisasi.

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah komponen pajak memperlihatkan capaian yang menonjol.

Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi Rp13,48 miliar atau 134,84 persen dari target Rp10 miliar. Pajak Alat Berat mencapai Rp2,80 miliar atau 127,20 persen dari target Rp2,20 miliar.

Bahkan, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencatat realisasi Rp3,66 miliar atau 176,47 persen dari target Rp2,075 miliar.

Namun, capaian berbeda terlihat pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari target sekitar Rp1,22 triliun, realisasinya baru mencapai Rp488,35 miliar atau 39,91 persen berdasarkan dokumen tersebut.

Angka-angka ini memunculkan pertanyaan mengenai strategi yang disiapkan untuk mengoptimalkan setiap sumber penerimaan, terutama komponen yang realisasinya masih jauh dari target.

Optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar persoalan mengejar angka dalam laporan keuangan. Penerimaan yang dikelola secara efektif menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, transparansi informasi mengenai strategi pencapaian target, evaluasi sumber penerimaan, serta perkembangan realisasi secara berkala menjadi penting untuk diketahui publik.

Di bawah kepemimpinan Saipul, Bapenda Provinsi Lampung menghadapi tantangan untuk terus menggali potensi pendapatan secara terukur, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kualitas pelayanan perpajakan.

Dengan realisasi 75,53 persen per 22 Oktober 2026, mampukah Bapenda Lampung mengejar sisa target Rp1,72 triliun sebelum tahun anggaran berakhir?

Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian penting dari evaluasi publik terhadap perjalanan pendapatan Provinsi Lampung pada 2026. (Red)