BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Suasana di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung mendadak memanas saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (27/10/2026).

Ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi berhasil menarik kawat berduri yang terpasang di depan gerbang utama hingga menembus area kantor pemerintahan.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB ini diikuti oleh gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung, seperti LMND, PMII, dan HMI.

Unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari Konsolidasi Akbar Jilid II untuk memberikan “rapor merah” atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa menilai sejumlah kebijakan nasional yang dikeluarkan pemerintah belum memihak kepada kepentingan rakyat kecil. Mereka membawa 8 poin tuntutan utama, antara lain:

  • Penanganan Bencana & Lingkungan: Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengusut mafia pembakaran lahan, serta menjamin kesehatan warga terdampak.
  • Ekonomi & Subsidi: Menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran hingga ke SPBU, menekan kenaikan harga bahan pangan pokok, dan membenahi tata kelola ekonomi.
  • Demokrasi & Pendidikan: Menghentikan penguatan militerisme di ranah sipil serta mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Sekretaris LMND Bandar Lampung, Yoshua Sitorus, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan nyata terhadap agenda pembangunan pemerintah yang dianggap belum menyentuh masalah mendasar rakyat.

Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini hingga pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. (*)