BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.115.772.000 untuk kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Lampung dan seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program ini merupakan bagian dari Program Penanggulangan Bencana, dengan subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi per Jenis Ancaman.

Kegiatan ditargetkan menjangkau 250 warga dan aparatur di kawasan berisiko tinggi bencana lintas kabupaten/kota, dengan target kinerja pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100 persen.

Berdasarkan rincian DPA, anggaran Rp2,11 miliar tersebut terbagi ke dalam sejumlah komponen belanja, mulai dari pengadaan alat tulis kantor, bahan cetak, pemasangan rambu evakuasi, sewa baliho informasi, hingga pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Pos anggaran terbesar berada pada Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, khususnya Pemasangan Baliho Informasi Penanggulangan Bencana, dengan nilai mencapai Rp840.000.000. Dana tersebut digunakan untuk sewa 12 unit tiang baliho di zona dua kabupaten/kota selama satu tahun, dengan biaya Rp70 juta per unit.

Pos terbesar berikutnya adalah Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi di Desa Tangguh Bencana sebesar Rp738.003.000. Anggaran ini diperuntukkan bagi pengadaan 311 tiang rambu, masing-masing bernilai Rp2.373.000, sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

BPBD juga mengalokasikan Rp399.600.000 untuk Belanja Sewa Sistem Otomasi Kebencanaan. Dalam dokumen DPA dijelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk lisensi sistem ASTRIA selama satu tahun.

Paket layanan yang tercantum meliputi teknologi AI, GPT-5 Tuning, VPS Automation System, WhatsApp API, Microsoft SQL Database, Google Cloud Service, Airtable Enterprise, hingga LangGraph Base.

Sementara itu, kebutuhan bahan cetak dianggarkan sebesar Rp95.318.200. Di dalamnya terdapat alokasi Rp34.560.000 untuk pembuatan 576 meter persegi banner, spanduk, dan backdrop, serta Rp60.000.000 untuk cetak 1.800 buku saku kebencanaan dan 2.000 lembar stiker sebagai media edukasi masyarakat.

Untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), BPBD menganggarkan Rp9.393.800, yang meliputi pembelian kertas HVS, map, ordner, pena, serta tinta printer hitam dan warna.

Selain itu, tersedia anggaran Rp24.770.000 untuk perjalanan dinas dalam rangka komunikasi dan edukasi kebencanaan, serta Rp8.687.000 untuk konsumsi rapat dan makan lembur selama pelaksanaan kegiatan.

Dokumen DPA tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada media penyebaran informasi kebencanaan, pengadaan sarana pendukung evakuasi, serta pengembangan sistem digital guna mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana di Provinsi Lampung.

Meski demikian, efektivitas setiap komponen belanja akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk sejauh mana pemasangan baliho, rambu evakuasi, distribusi buku saku, serta penerapan sistem otomasi mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Pelaksanaan program tersebut juga akan menjadi bagian dari pengawasan publik guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (RED)