Di negeri ini, kadang yang paling jelas dari sebuah rapat bukan hasilnya, tapi menunya. Ada nasi kotak, snack kotak, pempek lenggang, pempek kapal selam, sampai pempek kecil. Tinggal kurang es cendol, sudah bisa buka paket prasmanan.
Masyarakat cuma ingin tahu satu hal: rapatnya membahas apa sampai butuh menu yang lebih variatif daripada program kerjanya?
Lucunya lagi, hasil rapat sering tidak pernah terdengar. Yang terdengar justru anggaran konsumsi. Seolah-olah keputusan paling bulat dalam rapat adalah… “Pempeknya jangan sampai kurang.”
Kalau benar semua itu sesuai kebutuhan, buka saja datanya. Berapa kali rapat? Berapa orang hadir? Berapa harga per kotak? Jangan sampai yang paling rutin dalam setahun bukan pelayanan publik, melainkan jadwal makan.
Ironisnya, rakyat diminta hidup hemat. Pejabat diminta efisiensi. Tapi daftar konsumsi rapat kadang terlihat lebih kreatif daripada inovasi pelayanan publik.
Jangan sampai muncul kesan bahwa rapat hanyalah alasan untuk menyediakan konsumsi, bukan konsumsi sebagai penunjang rapat.
Ingat, uang yang dipakai bukan hasil patungan peserta rapat. Itu uang masyarakat yang dibayar melalui pajak. Maka yang berhak meminta penjelasan bukan hanya auditor, tetapi juga rakyat.
Kalau transparansi dibuka, kritik akan berhenti. Tapi kalau yang dibuka hanya kotak makan sementara data anggaran tetap ditutup rapat, jangan salahkan publik kalau mulai bertanya: yang sebenarnya sedang dipelihara itu kualitas rapat… atau selera makan?
