MESUJI, TIPIKOR NEWS – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mesuji terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala BKAD Kabupaten Mesuji, Hendra Cipta, S.IP., M.IP., dalam Rapat Inventarisasi dan Validasi Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Belanja Pegawai Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (2/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BKAD didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mesuji serta Kepala Bidang Penyusunan Anggaran BKAD Kabupaten Mesuji.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Mesuji menjadi bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memastikan validitas data ASN dan belanja pegawai sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Rapat yang diinisiasi Kemendagri tersebut bertujuan melakukan inventarisasi sekaligus validasi data jumlah ASN dan belanja pegawai pemerintah daerah Tahun Anggaran 2026.
Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga mampu menciptakan perencanaan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan riil daerah.
Kepala BKAD Kabupaten Mesuji, Hendra Cipta, S.IP., M.IP., menegaskan bahwa validasi data merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menghasilkan kebijakan penganggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji berupaya memastikan seluruh data ASN dan belanja pegawai tersaji secara valid dan akurat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi dan menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan data ASN dan belanja pegawai di seluruh pemerintah daerah.
Dengan adanya keseragaman data, proses perencanaan dan penganggaran diharapkan semakin efektif serta mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, BKAD Kabupaten Mesuji menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kemendagri dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. (Red)
