Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung, yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10 Februari 2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, LHP tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai pijakan penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD memandang LHP sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi yang disampaikan BPK harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara tepat waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Giri Akbar menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu fundamental dan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kebijakan dan program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor pertanian perlu diwujudkan melalui penyediaan sarana produksi yang memadai, kepastian harga hasil panen, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dapat semakin kokoh dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara penyerahan LHP ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
