Rp8,17 Miliar BGTK Lampung, Tuntas dalam Sebulan?

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Kalau dengar kata pelatihan guru, kita biasanya membayangkan guru belajar, diskusi, praktik, lalu pulang membawa ilmu.

Tapi kalau lihat anggaran BGTK Lampung tahun 2026, ceritanya jadi sedikit berbeda.

Ada Rp8,17 miliar untuk 29 paket pelatihan. Saya ulangi pelan-pelan: delapan koma tujuh belas miliar!

Ini pelatihan guru atau persiapan guru ikut pelatihan jadi sultan? Dan yang bikin alis naik bukan cuma nominalnya.

Dalam data RUP yang dianalisis TIPIKOR NEWS, sejumlah paket utama dijadwalkan menjalani pemilihan penyedia, kontrak sampai pemanfaatan barang/jasa pada Januari 2026.

Jadi bayangkan 29 paket. Rp8,17 miliar. Januari. Cepat sekali. Kalau urusan bikin kopi sachet, Januari cukup.

Tapi ini pelatihan guru! Ada pelatihan, sosialisasi, supervisi, evaluasi. Januari cuma 31 hari, Pak! Bukan 31 tahun!

Lalu Muncul Angka Rp6,15 Miliar. Dari 29 paket itu, 12 paket senilai Rp6,15 miliar atau 75,21 persen anggaran tercatat menggunakan metode pemilihan “Dikecualikan”.

Nah, kata “dikecualikan” ini memang menarik. Karena kalau rakyat mendengar: “75 persen anggaran dikecualikan.”

Refleks rakyat bukan tepuk tangan. Rakyat biasanya bertanya: “Dikecualikan dari apa, Pak?”

Ada paket Rp1,89 miliar, Ada Rp1,12 miliar, Ada Rp839 juta dan Ada Rp747 juta.

Ini bukan uang receh yang jatuh dari kantong. Kalau uang segitu jatuh ke lantai, yang datang bukan cuma pemiliknya.

TIPIKOR NEWS kemudian meminta BGTK menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan teknis penggunaan metode “Dikecualikan”, termasuk mengapa tidak menggunakan tender atau e-purchasing.

Yang Lebih Menarik: Pelatihan Kok “Barang”?

Belum selesai soal metode. Muncul lagi satu hal menarik. Kegiatan peningkatan kompetensi guru seperti literasi, numerasi, sains teknologi, pengajaran dan pembelajaran tercatat dengan Jenis Pengadaan: “BARANG”.

Nah, ini menarik. Guru ikut pelatihan, Yang dibeli… barang. Saya jadi bingung. Apakah setelah pelatihan gurunya pulang membawa kardus?

“Bu, pelatihannya bagaimana? Bagus. Dapat ilmu? Tidak. Dapat barang.

Tentu saja itu cuma satire. Dokumen sendiri mempertanyakan apakah klasifikasi tersebut merupakan kesalahan input atau memang ada pertimbangan khusus.

Jangan Sampai Cepat di RUP, Lambat di Manfaat. Masalah anggaran bukan hanya soal berapa uang yang keluar.

Yang paling penting adalah: Apa hasilnya? Rp8,17 miliar harus menghasilkan peningkatan kompetensi guru.

Bukan sekadar laporan selesai, Bukan sekadar kontrak selesai. Bukan sekadar anggaran terserap.

Karena kalau uangnya cepat habis tetapi manfaatnya susah dicari, yang meningkat jangan cuma kompetensi administrasi.

TIPIKOR NEWS juga meminta BGTK memastikan 29 paket tersebut memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat dan akuntabilitas publik.

Sekarang Bolanya di BGTK. Surat konfirmasi sudah dilayangkan kepada BGTK Lampung.

BGTK diminta memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu 3 × 24 jam sejak surat diterima.

Dan ini penting:

Kalau semuanya memang sesuai aturan, gampang. Tinggal dijelaskan. Kalau metode “Dikecualikan” memang punya dasar hukum, tunjukkan.

Kalau jadwal Januari memang realistis, jelaskan. Kalau kategori “Barang” memang benar, terangkan. Kalau Rp8,17 miliar benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi guru, tunjukkan hasilnya.

Karena publik tidak alergi dengan anggaran besar. Publik cuma alergi dengan satu hal: Anggaran besar, penjelasan kecil.

Jadi pertanyaan akhirnya sederhana: Rp8,17 miliar untuk 29 paket, sejumlah paket utama dalam Januari, Rp6,15 miliar menggunakan metode “Dikecualikan”.

Ini memang semuanya wajar? Silakan BGTK jawab. Karena dalam urusan uang negara… yang dikecualikan boleh metode pengadaannya, jangan transparansinya. (Red)