LAMPUNG SELATAN, TIPIKOR NEWS — Perdebatan hangat mewarnai jagat media sosial terkait pengalokasian dana pengamanan dan pengelolaan kawasan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang mencapai nominal Rp9 miliar.

Angka yang terbilang fantastis ini memicu gelombang tanggapan beragam dari masyarakat, mahasiswa, hingga alumni kampus. Diskusi publik terbelah antara sorotan tajam terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pemahaman atas realitas beban operasional di lapangan.

Kelompok yang bersikap kritis menginjak pedal rem atas kebijakan anggaran tersebut. Mereka mempertanyakan urgensi nominal Rp9 miliar di tengah kondisi lapangan yang dirasa belum memberikan rasa aman secara menyeluruh:

• Tingginya Rangkaian Kasus Kehilangan: Sejumlah mahasiswa menyuarakan kekecewaan terkait masih maraknya insiden pencurian kendaraan bermotor dan helm. Kasus kehilangan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa area vital, mulai dari kawasan perkuliahan Gedung F hingga kantung-kantung parkir utama kampus.

• Tuntutan Keterbukaan Anggaran: Netizen mendesak birokrasi kampus untuk membeberkan breakdown alokasi dana secara rinci dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk menepis spekulasi liar masyarakat mengenai potensi ketidaktepatan sasaran penggunaan uang pajak publik.

• Usulan Dialihkan ke Fasilitas Lain: Sebagian pengguna media sosial menilai alokasi dana tersebut akan jauh lebih berdampak jika sebagian dialihkan ke pembangunan infrastruktur fisik yang mendesak, seperti pembuatan jembatan penyebrangan orang (JPO) untuk keselamatan pejalan kaki di akses utama kampus.

Rasionalisasi Anggaran dan Realitas Lapangan

Di sisi lain, narasi yang mendukung alokasi anggaran menegaskan bahwa besaran Rp9 miliar sangat rasional apabila ditinjau dari skala fisik kawasan serta pembiayaan sumber daya manusia (SDM):

• Skala Luas Area 280 Hektar: ITERA merupakan perguruan tinggi dengan kawasan hijau dan fisik seluas 280 hektar. Terletak di perbatasan tiga kecamatan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan, wilayah ini melintasi jalur yang terkenal rawan aksi curanmor.

• Rincian Gaji 153 Personel: Pengamanan area kampus ditopang oleh 153 petugas security yang terbagi di 20 titik pos penjagaan. Jika dikalkulasikan, porsi gaji pokok dan tunjangan untuk seluruh personel keamanan ini menguras biaya sekitar Rp5,5 miliar per tahun.

• Cakupan Kebersihan dan Perawatan Aset: Sisa alokasi anggaran tidak hanya berhenti pada pos kebersihan, melainkan juga menanggung operasional pemeliharaan taman, perawatan 6 embung kampus, hingga pengawasan gedung laboratorium (labtek). Seluruh tindakan pengamanan ini ditujukan untuk melindungi aset negara yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Polamik mengenai anggaran pengamanan ini menjadi cermin pentingnya transparansi komunikasi publik bagi perguruan tinggi negeri.

Ke depannya, pihak pengelola kampus diharapkan tidak hanya menyajikan angka rasionalisasi di atas kertas, tetapi juga mampu membuktikan efektivitas sistem keamanan secara nyata untuk menjamin keselamatan seluruh sivitas akademika. (Red)