Rp7,23 Triliun Pendapatan Lampung, DPRD Dorong Anggaran Lebih Berdampak

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp7,23 triliun, DPRD mendorong agar perencanaan dan penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang mewakili Gubernur Lampung dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,93 triliun. Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Besarnya nilai anggaran tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan yang cermat agar kebijakan fiskal daerah dapat mendukung prioritas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran.

“Pembahasan APBD 2027 menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran,” ujar Marindo.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketahanan pendapatan daerah serta manfaat alokasi anggaran bagi masyarakat. Beberapa isu yang mendapat perhatian meliputi penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta dukungan bagi petani.

Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan utang daerah, transparansi hibah, peningkatan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bencana, dan penurunan angka stunting.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong APBD yang sehat secara fiskal, sesuai ketentuan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Fraksi PKB turut meminta penjelasan mengenai belanja pegawai, infrastruktur pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan daerah. Dukungan anggaran bagi pertanian, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, dan UMKM juga menjadi perhatian.

Adapun Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, pemanfaatan aset, serta penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).

Fraksi tersebut juga mendorong pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas umum dan konektivitas yang memadai, disertai peningkatan keterampilan sumber daya manusia serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyampaikan pemandangan umum melalui penyerahan dokumen kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah.

Beragam masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pengawasan dan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah. Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur.

Peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, efektivitas belanja menjadi faktor penting agar program pembangunan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dialokasikan.

Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, pengembangan UMKM, serta perlindungan sosial menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian dalam pemandangan umum fraksi-fraksi.

Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyiapkan tanggapan dan jawaban sebelum pembahasan Raperda APBD 2027 berlanjut ke tahapan berikutnya.

Melalui pembahasan yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah, APBD 2027 diharapkan dapat disusun secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan anggaran semakin selaras dengan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Provinsi Lampung. (Red)