LAMPUNG SELATAN, TIPIKOR NEWS – Ada yang menarik dari cara sebuah kampus mengelola uang negara. Ketika mahasiswa berbicara tentang biaya pendidikan, fasilitas akademik, laboratorium, riset, dan kualitas pembelajaran, muncul satu angka yang langsung mencuri perhatian Rp9.013.749.000.

Bukan untuk membangun laboratorium. Bukan untuk membeli peralatan riset. Melainkan untuk jasa Petugas Keamanan Alih Daya (outsourcing) Tahun Anggaran 2026 di Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Angkanya fantastis. Lebih dari Rp9 miliar.

Dan ketika angka sebesar itu muncul di lingkungan perguruan tinggi negeri, pertanyaan publik menjadi sangat sederhana: Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi?

Baca Juga:Gelorakan Kemerdekaan, PERWOSI Way Kanan Raih Runner Up!

Berdasarkan penelusuran pada portal resmi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP/INAPROC), anggaran tersebut tercatat dalam dua paket pengadaan.

Pertama, RUP 62437744 dengan nilai sekitar Rp5,18 miliar. Kedua, RUP 67567016 dengan nilai sekitar Rp3,83 miliar.

Jika dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp9,01 miliar. Dua paket. Satu kebutuhan. Dan satu pertanyaan yang terus menggantung: Apa yang membuat kebutuhan pengamanan ITERA harus bernilai miliaran rupiah?

Baca Juga:Gubernur Lampung Puji Kontribusi Nyata Kodam XXI/Raden Inten

Tentu, keamanan kampus bukan perkara sepele. Petugas keamanan dibutuhkan untuk menjaga aset, mengatur akses, mengantisipasi gangguan, dan memastikan aktivitas kampus berjalan aman.

Namun, semakin besar anggarannya, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan dasar kebutuhannya.

Jangan salah. Persoalannya bukan keberadaan petugas keamanan. Bukan pula meremehkan pekerjaan tenaga pengamanan. Yang menjadi sorotan adalah besaran anggarannya dan prioritas penggunaannya.

Rp9 miliar adalah angka yang terlalu besar untuk sekadar dilewati dengan kalimat, “kampus memang membutuhkan keamanan.”

Publik berhak mengetahui: Berapa jumlah personel yang dibutuhkan? Berapa jam kerja mereka? Apa saja lingkup tugasnya? Bagaimana perhitungan biaya tenaga kerja? Apa saja komponen dalam nilai kontrak?

Dan yang paling penting: Mengapa angka akhirnya harus mencapai Rp9 miliar? Sebab kalau semua pertanyaan itu dapat dijelaskan secara terbuka dan rasional, polemik tentu lebih mudah diredam.

Tetapi kalau data hanya berhenti di angka paket pengadaan, publik wajar mengernyitkan dahi.

Ironinya semakin terasa ketika kita melihat fungsi dasar perguruan tinggi. Kampus seharusnya menjadi tempat ilmu pengetahuan tumbuh.

Laboratorium menjadi ruang eksperimen. Perpustakaan menjadi gudang pengetahuan. Ruang kelas menjadi tempat lahirnya gagasan.

Sementara gerbang kampus hanyalah pintu masuk. Lalu muncul pertanyaan satir: Jangan-jangan gerbangnya lebih aman daripada masa depan akademiknya?

Pertanyaan tersebut tentu bukan tuduhan. Ini adalah kritik terhadap prioritas anggaran. Sebab uang yang digunakan berasal dari anggaran negara.

Dan ketika negara mengeluarkan miliaran rupiah, masyarakat berhak memastikan setiap rupiah memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Di titik inilah judul ini menjadi relevan. Rp9 miliar untuk penjagaan ITERA, siapa yang dilindungi?

Jika jawabannya adalah mahasiswa, dosen, pegawai, aset negara, dan seluruh aktivitas akademik, tentu publik perlu mengetahui indikator dan perhitungannya.

Jika jawabannya adalah aset kampus, pertanyaannya bergeser: Seberapa besar nilai aset yang harus dijaga hingga membutuhkan anggaran pengamanan sebesar itu?

Dan jika semua itu sudah dihitung secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, tentu tidak ada alasan bagi pihak kampus untuk alergi terhadap pertanyaan publik. Karena transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah kewajiban.

Perguruan tinggi negeri memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar daripada sekadar menjalankan prosedur administrasi. Kampus mendidik mahasiswa tentang logika, integritas, dan akuntabilitas.

Maka pengelolaan anggarannya pun semestinya dapat diuji dengan tiga pertanyaan sederhana: Masuk akal? Dibutuhkan? Terbuka?

Kalau tiga pertanyaan itu bisa dijawab dengan data, publik tentu bisa memahami.

Namun jika tidak, angka Rp9,01 miliar akan terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta kampus membuka seluruh hal yang bersifat teknis dan sensitif terkait keamanan.

Publik hanya meminta penjelasan yang masuk akal mengenai penggunaan uang negara.

Sebab jangan sampai sebuah institusi pendidikan begitu sibuk menjaga gerbangnya, tetapi lupa bahwa kepercayaan publik juga harus dijaga.

Dan ingat: Yang paling mahal bukan biaya keamanan. Yang paling mahal adalah ketika kepercayaan publik hilang.

Redaksi Tipikor News membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi pihak ITERA maupun pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan jurnalistik yang berlaku. (Red)