KETIKA CAT MERAH PUTIH KEHILANGAN KUASNYA

SIANG ITU, pendingin ruangan di sudut kantor terasa kurang ampuh untuk meredam gerah di dada Pak Hartono (samaran). Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul tipis, meninggalkan jejak aroma Robusta Lampung yang pekat. Di seberang meja, seorang jurnalis muda bernama Nata menatap lekat-lekat peta biru berisi tumpukan data proyek yang berserakan.

“Jadi, bagaimana, Pak? Soal progres pembangunan revitalisasi sekolah di Kabupaten ini? Pihak pusat bilang anggarannya sudah cair sejak bulan lalu,” tanya Nata membuka suara, memecah keheningan ruang kantor yang kebetulan sedang sepi dari lalu-lalang staf.

Pak Hartono, yang biasanya irit bicara, menghela napas panjang. Pundaknya merosot, seolah tengah menanggung beban berton-ton air mani yang tak kunjung datang diaduk. Ia melepaskan kacamata pembacanya, lalu menatap Nata dengan keletihan yang sangat.

“Mas Nata…” suara Pak Hartono tercekat sejenak, berat dan sarat kecewa. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memastikan hanya jatuh di antara mereka berdua.

“Revitalisasi satuan pendidikan dari pusat itu… ya Mas tahu sendirilah. Di atas kertas, itu program mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di lapangan? Program itu sudah lama berubah wujud. Berubah jadi sekadar komoditas bantuan aspirasi.” Nata mengernyitkan dahi. “Aspirasi? Maksudnya, Pak?”

“Maksudnya, aturan mainnya bukan lagi Juknis (Petunjuk Teknis) dari kementerian, Mas. Aturannya adalah siapa yang memegang stempel kekuasaan di daerah ini,” jawab Pak Hartono setengah berbisik, jemarinya mengetuk-ngetuk meja kaca dengan ritme yang direkomendasikan.

Ia mulai membeberkan kenyataan pahit yang selama ini dipendamnya di balik tembok birokrasi. Semula, program Revitalisasi Satuan Pendidikan dirancang transparan: sekolah rusak didata melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dikelola oleh tim ahli, lalu dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama komite agar tepat saling dan tepat sasaran.

Namun, begitu anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah itu mendekati daerah, angin politik bertiup kencang. Program yang tadinya murni urusan dunia pendidikan tiba-tiba diseret ke atas panggung politik praktis.

“Pekerjaan sekarang banyak diatur dan dikendalikan oleh oknum-oknum legislatif setempat,” lanjut Pak Hartono dengan nada suara yang bergetar menahan geram.

“Sekolah-sekolah dipaksa menerima kontraktor ‘binaan’. Ada yang dari tim sukses, ada yang kerabat dekat, bahkan ada yang sama sekali tidak punya latar belakang konstruksi, tapi menang tender karena punya ‘surat sakti’ dari oknum anggota dewan terhormat.”

Akibatnya, pemandangan ironis pun terjadi. Cat dinding sekolah memang tampak baru dan cerah,tapi gentengnya tetap bocor saat hujan mengguyur karena budgetnya sudah habis dipotong “biaya komitmen” dan jatah titipan sana-sini.

Kontraktor siluman bekerja asal-asalan karena merasa dilindungi oleh payung politik yang tebal. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah? Mereka hanya bisa gigit jari, dipaksa meneken berita acara penyerahan pekerjaan meski bangunannya direbut kembali di sana-sini.

Kalau protes? Siap-siap saja anggaran tahun depan dipangkas atau operator dimutasi ke tempat terpencil. “Kami ini di sini hanya jadi penonton, Mas. Sekadar tukang stempel legalitas atas keserakahan yang dibungkus rapi dengan istilah ‘aspirasi’,” pungkas Pak Hartono.

Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap kosong ke luar jendela. Di halaman kantor, bendera Merah Putih berkibar setengah tiang, seolah ikut meratakan nasib dunia pendidikan yang diperjualbelikan di atas meja kekuasaan.

Nata terdiam. Catatan di buku kecilnya terasa begitu berat untuk ditulis—bukan karena kerumitan datanya, melainkan karena betapa murahnya masa depan anak-anak bangsa ditukar dengan kepentingan saat di balik bilik-bilik kekuasaan. (*)