Jurus Lampung Redam Inflasi Pangan

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat strategi pengendalian inflasi pangan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau dan potensi dampak El Nino.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (24/8/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap aman sekaligus menjaga harga bahan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau dan El Nino terhadap sektor pangan.

Kondisi cuaca ekstrem berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian sekaligus mengganggu distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pasar.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat langkah mitigasi, mulai dari pemantauan stok hingga pengawasan perkembangan harga di pasar.

Operasi pasar murah juga menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan apabila terjadi tekanan harga yang berlebihan.

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, memaparkan bahwa pada minggu ketiga Agustus 2026, tekanan kenaikan harga mulai terlihat di sejumlah daerah.

BPS mencatat 24 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara secara nasional tren kenaikan IPH terjadi di 223 kabupaten/kota. Di sisi lain, 130 kabupaten/kota mencatatkan penurunan.

Beberapa komoditas utama turut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Daging ayam ras menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi sebesar 5,84 persen, disusul cabai rawit 3,60 persen, cabai merah 0,91 persen, dan beras medium 0,27 persen.

Data tersebut menjadi perhatian pemerintah agar potensi tekanan harga dapat diantisipasi sejak dini.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Lampung memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait terus diperkuat.

Sejumlah langkah yang menjadi perhatian antara lain pemantauan ketersediaan stok pangan, pengawasan kelancaran distribusi, serta koordinasi pasokan antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan komoditas yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Pemprov Lampung juga berkomitmen menjaga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau selama periode kemarau.

Dengan pengawasan yang diperkuat sejak dini, pemerintah berharap potensi gejolak harga dapat ditekan dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Bagi masyarakat Lampung, jurus pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan terjangkau di tengah tantangan perubahan musim. (Red)