Gubernur Kenapa Enggak Ada Tindakan? Jeritan Pegawai RSUDAM Saat Hak Finansial Mandek

Gelombang protes kian memuncak. Di tengah riuhnya pemberitaan, muncul jeritan putus asa dari internal pegawai: “Gubernur kenapa enggak ada tindakan? Pak Gub juga udah banyak berita, udah tau keluhan pegawai RS, kenapa enggak ada tindakan?” 

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah beratnya tugas para tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai yang harus berjuang di garis depan pelayanan medis, hak finansial mereka justru dikabarkan mandek hingga berbulan-bulan lamanya.

Krisis kepercayaan ini bermula ketika keluhan terbuka para pegawai viral di media sosial dan grup percakapan internal pada akhir September 2026. Para pegawai mengeluhkan tertundanya pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) atau remunerasi, insentif, hingga iuran BPJS.

Kemarahan publik semakin memuncak lantaran anggaran operasional non-medis tertentu diduga lebih diistimewakan dibandingkan dengan pemenuhan hak dasar para tenaga medis yang mempertaruhkan nyawa setiap hari.

Berdasarkan penelusuran mendalam dari percakapan internal para pegawai rumah sakit pelat merah tersebut, terungkap betapa beratnya tekanan finansial yang harus mereka hadapi sehari-hari. Pencairan Jaspel yang menjadi tumpuan utama penopang dapur keluarga dikabarkan macet parah.

“Terakhir keluar itu murni April, jadi utangnya Mei–September 2026,” ungkap salah seorang pegawai dalam pesan internal yang mencerminkan macetnya aliran dana kesejahteraan tersebut.

Kondisi ini membuat para pegawai kelimpungan memenuhi kewajiban finansial bulanan. Banyak dari mereka yang terjerat tunggakan cicilan kendaraan hingga dua bulan, kesulitan membelikan susu anak, hingga tak mampu membayar biaya sekolah dan kuliah anak-anak mereka.

Rata-rata pegawai mengeluhkan bahwa gaji pokok bulanan mereka sudah tidak utuh lagi akibat berbagai potongan pinjaman maupun administrasi, sehingga mereka sangat bergantung pada pencairan Jaspel tepat waktu.

Antara Perjuangan Hak dan Ancaman “Taruhan Jabatan”

Di balik masifnya keluhan yang beredar, tersimpan ketakutan luar biasa di kalangan internal pegawai RSUDAM. Mereka dihadapkan pada dilema pelik antara memperjuangkan hak-hak normatifnya atau memilih bungkam demi keselamatan karier.

Sebagian besar pegawai memendam keluhan tersebut rapat-rapat karena khawatir terkena sanksi administratif hingga ancaman pemecatan.

“Kerjaan ini, bung, taruhannya. Kalau sampai bocor… masa depan ini taruhannya kalau sampai ketahuan,” ujar salah satu pegawai yang menyuarakan betapa berisikonya membongkar borok internal instansi tempat mereka mencari nafkah.

Kecemasan ini kian diperparah dengan pudarnya harapan terhadap respons dari para pemegang kebijakan di tingkat provinsi.

Di tengah banyaknya pemberitaan media massa yang mengangkat isu penderitaan nakes, para pegawai mempertanyakan sikap Gubernur Lampung (Pak Gub) yang dinilai sudah mengetahui persoalan pelik ini namun seolah tutup mata tanpa ada tindakan konkret. Rasa putus asa pun menyelimuti percakapan internal mereka:

“Pak Gub juga udah banyak berita, udah tau keluhan pegawai RS, kenapa enggak ada tindakan? Percuma kita ngeluh, dia enggak akan dengar, yang ada kita jadi masalah,” keluh pegawai lainnya yang merasa bahwa menyuarakan kebenaran justru berbalik menjadi bumerang yang membahayakan diri mereka sendiri.

Menanggapi sorotan publik yang kian meluas, Direktur RSUDAM Lampung, Imam Ghozali, sempat memberikan klarifikasi melalui rekaman wawancara. Ia menyatakan bahwa pihak manajemen memiliki komitmen dengan niat baik untuk menyelesaikan seluruh pembayaran hak pegawai yang sempat tertunda.

Menurutnya, dari total kewajiban pembayaran yang tidak terbayar pada tahun 2025, pihak manajemen telah merealisasikan pelunasan hingga lebih dari 80% per Agustus, sehingga sisa kewajiban yang belum dibayarkan tinggal menyisakan sekitar 20%.

Berikut transkripsi suara dari video wawancara di akun TikTok Tribun yang diunggah pada Selasa (29/9/2026) tersebut:

“Kami punya kewajiban dan kami komit dengan niat baik untuk menyelesaikan semua pembayaran. Dan dari sekian miliar yang di tahun 2025 tidak terbayar, alhamdulillah sampai dengan Agustus ini sudah lebih dari 80%, sehingga tersisa 20% lah.”

Alih-alih meredakan ketegangan, penjelasan dan klaim pelunasan tersebut justru memicu gelombang kritik pedas, kecaman, serta cibiran dari netizen di kolom komentar:

• Tudingan Bohong dan Sindiran Pedas: Sebagian besar warganet secara terbuka meragukan kebenaran klaim manajemen dan melontarkan tuduhan langsung dengan menyebut pernyataan tersebut sebagai “bohong”, “ngibul”, hingga “hoax”.

• Ekspresi Ejekan dan Keraguan: Kolom komentar dipenuhi dengan respons sinis, seperti pertanyaan retoris “yang benar pak??”, “aahhh masa siiiih”, serta celetukan singkat bernada meremehkan seperti “preeeeet” dan “macet”.

• Empati untuk Nakes dan Sorotan Pelayanan: Warganet menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib nakes yang bekerja tulus mengurus nyawa manusia tetapi kesejahteraannya diabaikan. Isu ini turut dikaitkan dengan buruknya fasilitas pelayanan, termasuk keluhan obat-obatan rumah sakit yang sering kosong sehingga pasien terpaksa membeli obat di luar dengan harga mahal.

• Kecurigaan Anggaran dan Peringatan Moral: Publik mendesak transparansi anggaran secara menyeluruh, dengan sebagian netizen melontarkan kecurigaan adanya pengendapan dana, masalah korupsi menahun, hingga menyematkan peringatan spiritual agar pimpinan rumah sakit tidak berbuat zalim kepada bawahannya.

Polemik berkepanjangan di RSUDAM Lampung kini telah bertransformasi menjadi krisis kepercayaan publik yang sangat mendalam.

Persoalan ini tidak lagi sekadar urusan keterlambatan administrasi keuangan internal, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan, perlindungan terhadap pekerja sektor kesehatan, serta integritas kepemimpinan birokrasi di Provinsi Lampung.

Publik, bersama para tenaga kesehatan yang tengah menanggung beban mental dan ekonomi berat, kini menuntut ketegasan, investigasi independen, serta transparansi nyata dari pihak manajemen RSUDAM dan Gubernur Lampung untuk segera menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas. (RED)