Bandar Lampung, Tipikor News – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung optimistis mampu mencapai target kinerja Tahun Anggaran 2026.
Optimisme tersebut didukung oleh konsistensi perencanaan program, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, serta komitmen memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di bawah kepemimpinan Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, BPKAD mengelola anggaran sebesar Rp1.157.754.932.161,38 yang dialokasikan untuk 3 program, 15 kegiatan, dan 79 subkegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun Anggaran 2026, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan telah disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025–2030.
Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah berjalan sesuai ketentuan dan menjadi landasan penting dalam pencapaian target pembangunan daerah.
Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp23.127.403.029 atau 2,07 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut masih berada pada fase awal pelaksanaan anggaran, mengingat sejumlah kegiatan strategis dijadwalkan berlangsung secara bertahap pada triwulan berikutnya.
Dari tiga program yang dijalankan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencatat realisasi tertinggi dengan penyerapan sebesar 13,12 persen atau Rp22.187.694.134 dari pagu Rp169.151.750.267.
Program ini menjadi tulang punggung operasional organisasi melalui pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi umum, pelayanan penunjang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat daerah.
Sementara itu, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp981.199.386.028,49 masih berada pada tahap awal pelaksanaan dengan realisasi Rp659.381.077 atau 0,07 persen.
Program tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi penyusunan APBD, pengelolaan kas daerah, pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Adapun Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memiliki pagu sebesar Rp7.403.795.865 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp280.327.818 atau 3,79 persen.
Program ini difokuskan pada penataan administrasi aset, inventarisasi, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Selain aspek penyerapan anggaran, BPKAD juga mencatat capaian positif pada indikator kinerja utama. Indikator Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah peraturan perundang-undangan berhasil mencapai 100 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, indikator terkait evaluasi APBD kabupaten/kota dan pelaporan Barang Milik Daerah masih mengikuti tahapan pelaksanaan yang telah dijadwalkan pada tahun anggaran berjalan.
Oleh karena itu, pencapaian kedua indikator tersebut akan terus dioptimalkan pada triwulan-triwulan berikutnya.
Melalui evaluasi Triwulan I, BPKAD Provinsi Lampung memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program sekaligus berbagai aspek yang perlu dipercepat.
Evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis agar pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.
Dengan perencanaan yang matang, tata kelola keuangan yang telah memenuhi standar, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPKAD Provinsi Lampung optimistis mampu merealisasikan target-target pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Ke depan, percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi penyerapan anggaran akan menjadi fokus utama untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang lebih maju, transparan, dan akuntabel. (Red)
