Bandar Lampung, Tipikor News – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan laju inflasi di daerah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,45.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum harga barang dan jasa di Lampung masih relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah kelompok kebutuhan masyarakat.
“Data yang dirilis BPS Provinsi Lampung menunjukkan inflasi year on year pada Juni 2026 sebesar 2,46 persen. Angka ini menggambarkan bahwa secara umum harga barang dan jasa di Lampung masih berada pada kondisi yang terkendali, meskipun beberapa komoditas kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Ganjar.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,55 persen, sedangkan inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) mencapai 2,42 persen. Menurut Ganjar, ketiga indikator tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam memantau perkembangan harga sekaligus menyusun kebijakan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kenaikan harga pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,19 persen. Selanjutnya diikuti kelompok transportasi sebesar 4,88 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,91 persen, kesehatan sebesar 2,80 persen, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,07 persen.
Ganjar menegaskan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi pergerakan inflasi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
“Kelompok makanan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga pangan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan inflasi di Lampung. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan akan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat terus dipertahankan. (Red)
