COPOT KADIS NURROHMAN, SEGERA TETAPKAN TERSANGKA!
LAMPUNG TENGAH, TIPIKOR NEWS — Gelombang tuntutan keras kian membesar menyusul bergulirnya dugaan permintaan setoran sebesar 10 hingga 15 persen dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.
Di tengah keresahan sekolah-sekolah penerima bantuan dan sorotan publik yang terus menajam, suara desakan agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah, Nurrohman, dicopot dari jabatannya sekaligus didorong agar aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka kian mengemuka.
Desakan ini mencuat seiring kuatnya sorotan atas dugaan lemahnya fungsi pengawasan dan tata kelola program di daerah, termasuk suara kritis dari unsur masyarakat sipil seperti Ketua JPPL Junaidi yang meminta pihak Kejaksaan bertindak cepat dan tegas.
Bagi kalangan pengkritik, perkara ini tidak boleh berhenti pada narasi pemakluman atau sebatas klarifikasi administratif yang mengambang.
Aroma dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan dalam jabatan ini mencuat ke permukaan setelah seorang kepala sekolah berinisial P mengungkapkan adanya arahan setoran 15 persen dari dana bantuan pemerintah program revitalisasi tahun anggaran 2026.
Menurut pengakuan P pada Rabu (7/10/2026), dirinya dihubungi oleh pihak berinisial MH yang disebut sebagai pejabat dinas setempat untuk menyerahkan setoran ke kawasan Gunung Sugih, di samping masjid dekat kantor Bupati Lampung Tengah.
Dugaan penyerahan uang tersebut bahkan disebut terekam dalam video berdurasi lebih dari empat menit pada 8 Agustus 2026.
Dalam narasi yang beredar, P datang membawa kantong plastik hitam berisi uang setoran dari empat sekolah dan masuk ke sebuah mobil Nissan X-Trail berwarna silver bernomor polisi BE 12X0 XXX yang di dalamnya terdapat MH dan HD, disusul seorang kepala sekolah perempuan dari kecamatan yang sama yang membawa kantong plastik hitam berisi uang dengan jumlah lebih sedikit.
Enam sekolah yang disebut dalam dugaan aliran setoran hampir mencapai Rp1 miliar tersebut antara lain SDN 1 Mojopahit, SDN 2 Mojopahit, SDN 1 Badransari, SDN 2 Tanggul Angin, SDN 2 Srisawahan, dan SDN 2 Totokaton.
Di sisi lain, sebelum perkara ini bergulir kencang, sempat beredar pula pernyataan penolakan keras terhadap segala bentuk gratifikasi dan pungli dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, serta tanggapan bahwa seluruh jajaran telah mengisi pakta integritas dan diminta bertanggung jawab apabila terbukti ada hal yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, di mata publik dan para pengkritik, pernyataan normatif tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang menyeret dugaan setoran 10 hingga 15 persen.
Padahal, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, Tim Revitalisasi Daerah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengawal, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan program di wilayahnya dengan batasan tegas agar tidak mengintervensi pengelolaan anggaran swakelola di tingkat sekolah.
Dalam susunan struktur tersebut, Kepala Dinas menempati posisi Penanggung Jawab atau Pengarah, bersama Ketua Tim (Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang jenjang terkait), Sekretaris (koordinator sarana prasarana/perencanaan), serta anggota teknis dan operator Dapodik.
Rangkaian mandatnya jelas dan terukur, meliputi Sosialisasi dan pemutakhiran data kerusakan bangunan serta legalitas lahan di Dapodik sebelum tenggat (cut-off), Verifikasi dan penetapan prioritas usulan berdasarkan tingkat kerusakan (rusak sedang atau berat) sebelum penetapan pusat.
Selain itu, Pendampingan pra-konstruksi, meliputi penyusunan dokumen perencanaan (gambar kerja, RAB, RKS, RPD, kurva S), pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kemudian, Koordinasi lintas pihak bersama direktorat teknis Kemendikdasmen, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan fasilitator perguruan tinggi dan Monitoring, evaluasi, dan pengawalan akuntabilitas, yang mencakup pemantauan progres fisik bersama BPMP, penjagaan prinsip swakelola, pencegahan pungutan liar atau pemotongan dana, hingga pengawalan serah terima aset (BAST/BAST BMN).
Program revitalisasi dirancang untuk memulihkan fasilitas belajar siswa agar layak dan aman, bukan menjadi objek pungutan atau tekanan terhadap satuan pendidikan yang menjalankan skema swakelola sejalan pula dengan pengawasan yang ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Surat Edaran Nomor: 19964/B/MDM/WS.01.01/2026 yang membuka kanal pengaduan ke Kemendikdasmen, Inspektorat Daerah, maupun Kejaksaan.
Penggeledahan Kejati, Pemeriksaan 83 Kepsek, dan Sikap Menunggu Pemkab
Tekanan hukum kian nyata pada Rabu (10/11/2026), ketika Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung termasuk Kantor Disdikbud Lampung Tengah serta kediaman pihak terkait dalam tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum ASN Disdikbud setempat terkait permintaan setoran tunai 10 hingga 15 persen.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta kendaraan, sekaligus melakukan penelusuran dan pemetaan aset (asset tracing).
Rangkaian pendalaman berlanjut pada Selasa (17/11/2026) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026. Tim gabungan yang melibatkan 13 penyidik dari Kejati Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menggelar pemeriksaan maraton secara bertahap terhadap sekitar 83 kepala sekolah.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menyatakan pemeriksaan klaster kepala sekolah tersebut dilakukan untuk menggali keterangan saksi serta mengumpulkan alat bukti tambahan, sementara pemanggilan pihak Disdikbud Lampung Tengah akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Pidsus Kejati Lampung.
Di luar ruang pemeriksaan, sejumlah kepala sekolah yang dimintai keterangan mengaku memilih bersikap jujur dan membuka fakta adanya permintaan uang demi menghindari jeratan hukum yang lebih berat, dengan ungkapan bahwa lebih baik mengaku daripada menjadi tersangka.
Sementara itu, ketegasan sikap pemerintah daerah turut menjadi sorotan. Dalam wawancara via telepon, Bupati Lampung Tengah Komang Koheri menyampaikan respons yang menekankan kehati-hatian dan mengikuti mekanisme serta membiarkan Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja terlebih dahulu, sementara sambungan telepon terputus saat ditanyakan mengenai kemungkinan penonaktifan atau pencopotan Kadisdikbud Lampung Tengah.
Tuntutan pencopotan jabatan dan penetapan tersangka lahir dari kemarahan publik atas potensi gerusan dana pendidikan.
Ketika isu dugaan setoran 10 hingga 15 persen terus bergulir tanpa jawaban tuntas mengenai efektivitas pengawasan di tingkat dinas, publik menilai langkah tegas baik evaluasi maupun pencopotan jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun pengusutan pidana oleh Kejaksaan perlu ditempuh secara transparan.
Meski demikian, penetapan status tersangka maupun pertanggungjawaban hukum secara penuh tetap berada pada kewenangan penyidik berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah menurut hukum, sementara langkah kepegawaian berada pada otoritas pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku.
Kasus dugaan setoran 15 persen di Lampung Tengah kini menjadi ujian nyata bagi wibawa hukum dan integritas birokrasi. Jangan sampai dana yang diperuntukkan bagi masa depan generasi muda tercederai oleh praktik yang merugikan sekolah dan publik.
Penegakan hukum yang terbuka, objektif, dan tuntas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan bantahan seluas-luasnya kepada pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Red)





Tinggalkan Balasan