GUNUNG SUGIH, TIPIKOR NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah resmi menetapkan sekaligus menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025, Jumat (20/11/2026). Kasus ini ditaksir menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6. 744.764.246 , 90 .

Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H. , M.H. , mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari APBD tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp15 miliar dengan nilai kontrak Rp14. 935.000.000 , 00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui mekanisme e-purchasing .

Penetapan tersangka merupakan hasil rangkaian penyidikan yang telah bergulir sejak 17 September 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L. 8.15 /Fd. 2/09/2026. Selama proses penyidikan, tim penyidik ​​telah memeriksa sebanyak 28 orang Saksi serta menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut.

“Penyidik ​​menemukan indikasi pengondisian penyedia pada e-purchasing serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume kontrak dengan kondisi fisik di lapangan, ” kata Rita dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Berbekal minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik ​​menerbitkan surat penetapan tersangka nomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L. 8.15 /Fd. 2/11/2026 tertanggal 20 November 2026. Keempat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial IH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang berperan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, serta ES sebagai konsultan pengawas.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung terpencil di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih sesuai ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Rita menegaskan, tidak berkomitmen menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, cermat, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Langkah penegakan hukum ini diharapkan memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (TIM)