LAMPUNG TENGAH, TIPIKOR NEWS – Dugaan pemerasan dalam program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Lampung Tengah kini tidak lagi sekadar menjadi perbincangan lokal, melainkan jadi sorotan nasional.

Kasus yang menyeret dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan ini membuka tabir persoalan serius di sektor pendidikan daerah sekaligus menguji ketegasan kepemimpinan pemerintah daerah.

Langkah hukum yang dilakukan tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah terbilang agresif. Sebanyak 13 penyidik diterjunkan untuk mendalami perkara ini.

Penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah pada 10 November lalu, diikuti pemeriksaan maraton terhadap sekitar 83 kepala sekolah pada Selasa, 17 November, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan isu sepele.

Ilustrasi

Situasi semakin panas ketika muncul pengakuan saksi mengenai dugaan permintaan uang. Pernyataan salah seorang kepala sekolah—“Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka. Untuk apa menutupi perbuatan yang salah”—menjadi alarm keras bahwa ada tekanan atau praktik menyimpang yang patut diusut tuntas.

Di tengah derasnya sorotan publik, respons Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, justru menuai kritik. Pernyataan bahwa pemerintah daerah mengikuti mekanisme dan menunggu proses aparat penegak hukum dinilai belum cukup menjawab kegelisahan masyarakat.

Terlebih, saat wartawan menanyakan kemungkinan penonaktifan atau pencopotan Kepala Disdikbud melalui sambungan telepon, komunikasi justru terputus.

Jangan Biarkan Birokrasi Berjalan Tanpa Evaluasi Nyata

Kritik publik mengarah pada satu titik krusial: tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah. Menunggu proses hukum memang bagian dari prosedur, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan evaluasi internal, menjaga tata kelola birokrasi, serta memastikan roda pelayanan pendidikan tidak terganggu.

Ketimpangan terasa jelas ketika puluhan kepala sekolah harus menjalani pemeriksaan dan nama baik lembaga pendidikan ikut terseret, sementara langkah tegas pembenahan internal di tingkat pimpinan dinas maupun pemkab belum terlihat jelas arahnya.

Aspek SorotanKondisi Saat IniCatatan KritisPenegakan HukumPenggeledahan Disdikbud & pemeriksaan 83 kepala sekolahPerlu pengusutan transparan hingga aktor utamaDugaan PraktikIndikasi permintaan setoran 15 persenHarus dibuktikan dan ditindak tanpa tebang pilihSikap PemdaMenunggu mekanisme hukum; telepon terputus saat ditanya soal KadisdikbudDibutuhkan langkah evaluasi internal dan sikap tegas

Uang Negara Bukan Ladang Kepentingan

Dana revitalisasi sekolah bersumber dari uang negara yang diperuntukkan bagi perbaikan sarana dan prasarana belajar siswa.

Setiap rupiah yang diselewengkan atau diperas bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak peserta didik untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Publik menanti keberanian untuk membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya: siapa yang meminta, siapa yang menerima, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum maupun jabatan.

Gedung sekolah boleh saja direvitalisasi secara fisik, namun integritas dunia pendidikan di Lampung Tengah tidak boleh ikut runtuh. (Red)