DINAS PUPR WAY KANAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN EDWIN BAVUR ALOKASIKAN BELANJA STRATEGIS RP18,46 MILIAR UNTUK PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK

WAY KANAN, TIPIKOR NEWS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas PUPR Edwin Bavur, S.Sos., instansi tersebut mengalokasikan anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp18.466.594.975 atau sekitar Rp18,46 miliar.

Anggaran tersebut dirancang untuk membiayai berbagai program strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan jaringan irigasi, pengawasan teknis, jasa konsultansi, hingga kebutuhan operasional pendukung pelayanan publik.

Seluruh perencanaan disusun dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi hasil pertanian, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari keseluruhan nilai anggaran yang dialokasikan, sebagian besar diarahkan untuk sektor pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Salah satu proyek dengan nilai investasi terbesar adalah Rekonstruksi Jalan Banjar Negara – Kasui Pasar (STA 3+100) yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp14.100.000.000.

Pekerjaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat, kendaraan logistik, serta distribusi hasil pertanian dari sentra produksi menuju pusat perdagangan.

Selain itu, Dinas PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.065.502.500 untuk Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Simpang Pasar Kasui – Pasar Jaya Tinggi. Ruas jalan ini memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antarpermukiman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kasui dan sekitarnya.

Program pembangunan jalan lainnya adalah Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Gunung Sari – Simpang Tiga (Lanjutan) dengan nilai anggaran Rp1.184.919.120. Penyelesaian pekerjaan lanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memperkuat akses transportasi di wilayah pedesaan.

Tidak hanya berfokus pada jalan, Dinas PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan retensi rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan sistem perpipaan air bersih, serta sejumlah pekerjaan pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat.

Selain pembangunan fisik, Dinas PUPR juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pengawasan dan perencanaan teknis. Langkah ini dilakukan agar setiap pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung hal tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp465.085.000 bagi Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Banjar Negara – Kasui Pasar. Kehadiran konsultan pengawas menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pekerjaan selama proses pelaksanaan berlangsung.

Selanjutnya terdapat pengadaan Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung dengan nilai Rp410.904.000 dan Rp205.452.000 yang bertugas memberikan pendampingan teknis terhadap berbagai kegiatan pembangunan gedung maupun infrastruktur lainnya.

Di bidang sumber daya air, Dinas PUPR juga menyiapkan anggaran Rp200.000.000 untuk Perencanaan Jaringan Tersier Daerah Irigasi Way Umpu Tahap I. Perencanaan ini menjadi langkah awal dalam mendukung pengelolaan irigasi yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Sementara itu, Pengawasan Peningkatan Jalan Gunung Sari – Simpang Tiga memperoleh anggaran sebesar Rp121.909.480 guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan memenuhi standar teknis yang telah direncanakan.

Di samping pembangunan fisik, Dinas PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kelancaran operasional organisasi. Belanja operasional ini menjadi bagian penting agar pelayanan administrasi, pengawasan lapangan, hingga koordinasi antarbidang dapat berjalan secara optimal.

Beberapa komponen anggaran operasional yang tercantum dalam RUP antara lain: Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp218.638.200; Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat kapasitas 1.500 cc sebesar Rp77.400.000; dan Belanja Listrik Kantor sebesar Rp95.400.000.

Selain itu, tersedia pula anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor, bahan cetak, perlengkapan administrasi, kebutuhan rapat koordinasi, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan dalam mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Menariknya, seluruh paket pengadaan yang tercantum dalam RUP Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2026 telah mengakomodasi kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), memperkuat industri nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.

Penerapan kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri pada setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Publikasi Rencana Umum Pengadaan menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga pengawas untuk mengetahui arah kebijakan belanja pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.

Melalui transparansi tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program pembangunan sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran dapat terus dijaga.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,46 miliar, Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan di bawah kepemimpinan Edwin Bavur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, keberhasilan pelaksanaan seluruh paket pekerjaan tersebut akan sangat bergantung pada proses pengadaan yang kompetitif, pelaksanaan konstruksi yang sesuai spesifikasi, pengawasan yang optimal, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Way Kanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Red)