BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – ITERA itu kampus teknologi. Tempat mahasiswa belajar teknologi masa depan. Tapi setelah membedah data pengadaan 2025, saya jadi punya satu pertanyaan: Teknologinya sudah masa depan, pengadaannya jangan sampai masih pakai permainan masa lalu.

Karena ada 296 paket dengan total sekitar Rp86,87 miliar. Kalau uang segitu ditumpuk pakai pecahan Rp100 ribu bisa bikin pejabat pengadaan lupa jalan pulang.

Mari kita mulai dari yang paling bikin dahi berkerut. Ada RUP 59140617. Satu RUP. Tapi muncul 8 paket. Nilainya sekitar Rp1,08 miliar.

Baca Juga:Irfan Toga: Teladani Akhlak Rasul untuk Bangun Daerah

Isinya? Wisuda, LED, Multimedia, Kursi, Tenda dan Perlengkapan acara. Saya bukan ahli pengadaan. Tapi kalau saya menikah dan pesan: tenda, kursi, sound system, dekorasi, LED… itu saya sebut satu acara. Bukan: “Selamat datang di 8 paket pengadaan!”

Nah, di sinilah publik boleh bertanya: Apakah benar kebutuhan itu harus dipisahkan? Atau jangan-jangan yang dipisahkan bukan kebutuhannya… tapi kompetisinya? Nah! Ini baru pertanyaan.

Dari 296 paket… 222 menggunakan Pengadaan Langsung. 75 persen! Saya jadi curiga… ITERA ini kampus teknologi atau pelanggan VIP Pengadaan Langsung?

Baca Juga:BOSP Bermasalah, Disdikbud Pringsewu Kecolongan?

Tapi jangan salah. Pengadaan Langsung itu bukan sesuatu yang otomatis ilegal. Yang menjadi masalah adalah: apakah semua paket memang layak menggunakan metode tersebut?

Karena kalau kebutuhan yang sebenarnya bisa direncanakan bersama kemudian dipotong-potong menjadi paket kecil… yang terjadi bukan lagi sekadar efisiensi.

Kompetisinya bisa ikut mengecil. Dan kalau kompetisi mengecil… ruang untuk mendapatkan harga terbaik juga bisa ikut mengecil.

Yang lebih menarik… Ada 95 paket Pengadaan Langsung dengan nilai minimal Rp100 juta. Total sekitar Rp16,02 miliar.

Bayangkan. Rp16 miliar lebih… dibelanjakan melalui puluhan paket Pengadaan Langsung.

Pertanyaannya bukan: “Boleh atau tidak?” Pertanyaannya: “Buktikan bahwa setiap paket memang layak dipisahkan.” Karena kalau semua bisa dijelaskan… publik akan tenang.

Tapi kalau penjelasannya: “Memang sudah begitu dari awal.” Waduh… “Dari awal” itu bukan jawaban audit.

Sekarang masuk ke elektronik. RUP 59136966. Ada lima paket. Total sekitar Rp3,17 miliar. Dan satu nama penyedia muncul berulang:

ARDIT SOLUSI NUSANTARA. Lima paket. Nilainya mendekati Rp3,18 miliar. Sekali lagi, kita tidak boleh langsung menuduh.

Tapi saya punya pertanyaan sederhana: Kenapa dia lagi? Kalau di warung saya beli gorengan lima kali dan penjualnya orang yang sama… itu namanya pelanggan tetap.

Tapi ini pengadaan miliaran. Maka yang harus ditanya: Apakah ada kompetisi? Berapa penyedia yang menawarkan? Bagaimana perbandingan harganya?Apakah spesifikasinya memang hanya bisa dipenuhi penyedia tersebut?

Kalau jawabannya jelas… silakan. Kalau tidak… nah, itu yang harus diperiksa.

“PAYMENT OUTSIDE SYSTEM” — INI YANG BIKIN PUBLIK MELONGO

Ada tiga transaksi. Statusnya: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM. Total sekitar Rp248,33 juta. Saya baca istilahnya saja sudah seperti film: “Mission Impossible: Pembayaran di Luar Sistem.”

Pertanyaannya: Kenapa di luar sistem?Bukan menuduh. Bukan menghakimi. Tapi kalau uang negara keluar melalui jalur yang disebut outside system, maka publik berhak meminta: dokumennya mana? otorisasinya siapa? alasannya apa? barang atau jasanya benar-benar diterima atau tidak?

Karena jangan sampai sistem digitalnya canggih…tapi jejak uangnya malah harus dicari manual.

Sekarang kita lihat siapa yang menikmati kue pengadaannya. Sekitar Rp36,97 miliar atau 42,6 persen dari total pengadaan terkonsentrasi pada 10 penyedia terbesar.

Tiga teratas: Rp8,87 miliar, Rp7,89 miliar, Rp4,54 miliar. Total sekitar Rp21,3 miliar.

Saya tidak bilang mereka salah. Tetapi kalau uang negara miliaran rupiah berkumpul pada segelintir nama… masa pertanyaannya cuma “selamat kepada pemenang”?

Tidak. Yang harus dilihat adalah: siapa lawannya? berapa penawar? berapa HPS? berapa harga kontraknya? berapa kali penyedia yang sama menang?

Karena dalam pengadaan pemerintah… menang itu boleh. Yang harus dipastikan adalah: menangnya karena memang paling kompetitif, bukan karena kompetisinya tidak sehat.

PROYEK MILIARAN: JANGAN CUMA FOTO PELETAKAN BATU

Ada proyek jalan Rp4,54 miliar. Ada jalan Rp2,03 miliar. Parkir dan pematangan lahan Rp2,02 miliar. Gedung Rp1,92 miliar. Lapangan minisoccer Rp1,90 miliar. Dan sebagian masih berjalan.

Nah, ini kesempatan! Jangan tunggu proyek selesai baru ramai. Sekarang periksa! Volume beton berapa? Aspalnya berapa? Ketebalannya berapa? Spesifikasinya sesuai? Progresnya sesuai pembayaran? Ada adendum? Ada perubahan volume?

Karena kalau proyek sudah selesai… uang sudah dibayar… baru ditemukan masalah… biasanya tinggal satu yang tersisa: foto peresmian. 😂

🎤 ITERA, JAWAB SAJA 7 PERTANYAAN INI

Supaya tidak menjadi bola liar, sebenarnya sederhana.

ITERA cukup menjelaskan:

1. Mengapa satu RUP bisa menghasilkan banyak paket dengan objek berdekatan?

2. Apakah ada kajian yang membuktikan paket tersebut memang harus dipisahkan?

3. Mengapa 75 persen paket menggunakan Pengadaan Langsung?

4. Mengapa penyedia tertentu muncul berkali-kali?

5. Bagaimana proses kompetisi dan pembanding harganya?

6. Mengapa ada transaksi berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM?

7. Apakah seluruh pekerjaan fisik sesuai kontrak, spesifikasi, volume, dan pembayaran?

Kalau semua jawabannya terang… ya selesai. Tidak perlu marah. Tidak perlu merasa diserang. Tidak perlu bilang media mencari sensasi. Buka datanya.

Karena masalah terbesar bukan ketika media bertanya. Masalah terbesar adalah ketika: Rp86,87 miliar dibelanjakan, tetapi publik justru harus menebak-nebak… uangnya mengalir ke mana, kenapa dibagi-bagi, dan kenapa nama penyedia tertentu muncul lagi dan lagi.

ITERA adalah kampus teknologi. Maka transparansinya juga harus high-tech. Jangan sampai: gedungnya futuristik, servernya canggih, mahasiswanya inovatif, tapi ketika ditanya soal uang negara… “Mohon tunggu, sedang kami koordinasikan.”

Karena uang negara bukan uang warisan. Dan pengadaan bukan permainan petak umpet. Kalau semuanya benar: BUKA. JELASKAN. BUKTIKAN. Kalau memang bersih, transparansi bukan ancaman. Transparansi justru pembuktian. Terima kasih. (Red)