Pringsewu, Tipikor News — Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan tekanan kebutuhan pelayanan publik yang semakin besar, data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu justru memunculkan sederet pertanyaan serius.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen RUP yang terdaftar, terdapat 96 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp12.814.386.041. Seluruh paket tersebut tercatat berada di bawah satuan kerja yang sama, yakni Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
Sepintas, angka itu mungkin tampak sebagai belanja rutin pemerintahan. Namun ketika dibedah lebih dalam, komposisi anggarannya menunjukkan pola yang patut dicermati: belanja operasional, perjalanan dinas, jamuan konsumsi, jasa tenaga pendukung, hingga pemeliharaan kendaraan dinas mendominasi porsi anggaran miliaran rupiah.
Dari puluhan paket yang terdata, dua pos langsung menyita perhatian: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/ Kendaraan Dinas: Rp1.545.270.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa: Rp1.355.910.000.
Artinya, hanya dari dua paket utama ini saja, anggaran yang disiapkan sudah menembus Rp2,9 miliar. Jika ditambah dengan paket lain yang masih beririsan, seperti:Â Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri: Rp308.966.700, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: Rp17.400.000, Paket pemeliharaan kendaraan lain: total gabungan sekitar Rp1,669 miliar, maka total anggaran yang terkait mobilitas birokrasi dan kendaraan bergerak ke kisaran lebih dari Rp3,3 miliar.
Pertanyaannya: apakah sebesar itu benar-benar proporsional untuk satu Bagian Umum?
Di tengah narasi penghematan, publik berhak tahu: siapa yang bepergian, seberapa sering, untuk kepentingan apa, dan apa output terukurnya?
Yang tak kalah mencolok adalah pos belanja makanan dan minuman jamuan tamu. Dari hasil penelusuran, terdapat 7 paket yang berkaitan dengan konsumsi/jamuan dengan total nilai sekitar: Rp1.911.963.000, Di antaranya: Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Rp842.175.000, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (paket lain): Rp573.238.000 dan Paket-paket konsumsi lainnya yang jika dijumlahkan mendekati Rp2 miliar.
Untuk ukuran di sekretariat, angka ini tentu mengundang tanya. Apakah frekuensi kegiatan tamu daerah memang sedemikian tinggi? Apakah konsumsi tersebut untuk rapat internal, penerimaan tamu VIP, kegiatan seremonial, atau pola belanja yang “dipecah-pecah” agar tampak wajar?
Sebab dalam praktik pengawasan anggaran, belanja konsumsi kerap menjadi salah satu pos yang rawan: sulit diverifikasi secara substansial oleh publik, namun mudah membengkak secara administratif.
Pos lain yang juga patut diawasi adalah belanja jasa tenaga pendukung: Belanja Jasa Tenaga Keamanan: Rp842.310.000 dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan: total sekitar Rp584.400.000
Belanja Jasa Tenaga Supir (terdata sebagai paket tersendiri), Belanja Jasa Tenaga Ahli: Rp252.000.000, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer: Rp50.400.000, Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Rp196.000.000
Secara prinsip, kebutuhan tenaga pendukung memang wajar. Namun pengawasan menjadi penting ketika: Nilainya besar, Paketnya berulang, Metodenya dominan e-purchasing atau swakelola, dan Publik sulit mengakses output riil di lapangan.
Dalam konteks ini, yang harus dibuka ke publik bukan hanya nominal, tetapi juga: jumlah personel, durasi kontrak, standar upah, penyedia/jasa pelaksana, serta pembanding harga kewajaran. Dari 96 paket yang tercatat, terdapat 10 paket swakelola dengan total nilai sekitar Rp2.798.556.700. Beberapa di antaranya justru menyangkut pos-pos sensitif:
Belanja Perjalanan Dinas Biasa: Rp1.355.910.000, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan: Rp563.760.000, Belanja Jasa Tenaga Ahli: Rp252.000.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri: Rp308.966.700. Sementara itu, total paket yang terkait honorarium terdeteksi sekitar: Rp572.880.000.
Swakelola memang sah menurut aturan jika memenuhi kriteria. Tetapi dalam praktik, swakelola sering menjadi titik rawan ketika digunakan untuk pos yang seharusnya bisa diuji lebih ketat dari sisi output, kebutuhan, dan efisiensi. Publik berhak bertanya: Mengapa perjalanan dinas masuk skema swakelola bernilai lebih dari Rp1,3 miliar? Apa dasar kebutuhan perjalanan luar negeri bagi Bagian Umum? Dan Apa indikator manfaat yang bisa diuji publik?
Jika dibedah menurut jenis pengadaan: Jasa Lainnya: 24 paket senilai sekitar Rp5,208 miliar, Barang: 62 paket senilai sekitar Rp4,807 miliar, Swakelola (kategori “-”): 10 paket senilai sekitar Rp2,798 miliar. Sementara menurut cara pengadaan: Penyedia: 86 paket senilai sekitar Rp10,015 miliar dan Swakelola: 10 paket senilai sekitar Rp2,798 miliar.
Komposisi ini menunjukkan satu hal: anggaran Bagian Umum 2026 sangat tebal di belanja operasional penunjang birokrasi, bukan belanja yang langsung mudah dibaca dampaknya oleh masyarakat. Di sinilah problem klasik anggaran daerah kembali muncul: besar secara nominal, tetapi kabur secara manfaat publik. Perlu ditegaskan, data RUP bukan bukti korupsi. RUP adalah dokumen perencanaan pengadaan, bukan realisasi akhir dan bukan pula bukti pelanggaran.
Namun justru karena masih tahap perencanaan, inilah saat paling tepat bagi publik, DPRD, inspektorat, dan aparat pengawas untuk bertanya: Apakah seluruh paket ini benar-benar mendesak? Apakah nilai anggarannya proporsional? Apakah ada potensi penggelembungan kebutuhan? Apakah terdapat pola belanja seremonial dan birokratis yang terlalu dominan dibanding efisiensi?
Dalam tata kelola modern, yang diuji bukan sekadar “sesuai aturan”, tetapi juga: apakah pantas, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Bila ditarik garis besar, maka ada empat titik rawan yang layak diawasi serius pada RUP 2026 Bagian Umum Setdakab Pringsewu: Perjalanan dinas yang menembus lebih dari Rp1,68 miliar, Jamuan makan-minum yang mendekati Rp1,92 miliar, Pemeliharaan kendaraan dinas sekitar Rp1,67 miliar, Jasa tenaga pendukung dan honorarium bernilai besar dan berulang.
Semua ini mungkin legal di atas kertas. Tapi dalam iklim anggaran yang semestinya ketat, pola seperti ini layak disebut sebagai: “belanja rutin rasa mewah.” Dan jika pemerintah daerah ingin menjaga kepercayaan publik, maka satu hal yang wajib dilakukan adalah: buka rincian, buka justifikasi, dan buka manfaatnya. Sebab uang itu bukan milik meja birokrasi. Itu uang rakyat.
Disclaimer Jurnalistik:
Data dalam laporan ini bersumber dari dokumen RUP Tahun Anggaran 2026 yang terinput pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. Temuan ini merupakan analisis atas pola dan komposisi anggaran, bukan tuduhan tindak pidana. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait.
