Pesawaran, Tipikor News – Di atas kertas, kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2025 tampak mengilap. Indeks pembangunan manusia naik, kemiskinan diklaim turun, dan sejumlah sektor mencatat capaian “sangat tinggi”.
Namun, penelusuran lebih dalam terhadap dokumen berdasarkan dokumen Ringkasan LPPD Kabupaten Pesawaran 2025 justru membuka celah: angka-angka keberhasilan itu menyimpan banyak kontradiksi.
Tim Pemerhati anggaran Lampung, Junaidi menilai, dalam laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disebut mencapai 92,31 persen. Namun, rincian data menunjukkan fakta berbeda.
Ia menjelaskan, Pada layanan kesehatan ibu hamil, dari 8.814 ibu yang seharusnya dilayani, masih ada 1.641 orang belum terlayani.
“Ironisnya, beberapa komponen vital seperti vaksin Tetanus Difteri hanya terpenuhi 47,26 persen, dan tablet tambah darah baru mencapai 61,13 persen,” Jelas Junai, Selasa (21/4/2026).
Lebih lanjut, Kondisi serupa terjadi pada bayi baru lahir. Vaksin hepatitis B hanya terpenuhi 51,57 persen, sementara ribuan bayi belum mendapatkan layanan optimal.
Lebih mencolok lagi, layanan untuk kelompok berisiko HIV hanya mencapai 75,32 persen, dengan tes cepat HIV baru terealisasi 27,32 persen dari kebutuhan.
“Angka capaian tinggi di tingkat agregat tampak menutupi kekurangan serius di lapangan,” bebernya.
Di sektor pendidikan, lanjut Junai, capaian SPM dilaporkan 98,74 persen. Secara umum terlihat nyaris sempurna.
Namun, pada pendidikan kesetaraan, masih terdapat 29 warga yang belum terlayani dari total 612 sasaran.
Pertanyaan muncul: apakah capaian tinggi ini mencerminkan kualitas layanan, atau sekadar pemenuhan indikator administratif?
Selain itu, Pertumbuhan ekonomi Pesawaran tercatat 3,9 persen, tanpa perubahan dari tahun sebelumnya.
Lebih mencemaskan, target investasi hanya tercapai 48,73 persen, masuk kategori “sangat rendah”.
“Artinya, mesin pertumbuhan ekonomi daerah belum benar-benar bergerak, meski indikator makro terlihat stabil,” Jelasnya.
Kemiskinan Turun, Tapi Struktur Masih Rapuh
Persentase kemiskinan memang turun menjadi 10,93 persen, namun Pesawaran masih masuk jajaran daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Provinsi Lampung.
Sebagian besar ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian, yang menyumbang 36,8 persen PDRB. Ketergantungan ini menunjukkan struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi.
Tim Pemerhati Anggaran Lampung juga menilai Sektor pekerjaan umum dilaporkan mencapai 100 persen. Namun angka ini perlu dicermati. Dalam beberapa indikator, jumlah penerima layanan sangat kecil—bahkan ada yang hanya ratusan rumah tangga sehingga capaian penuh tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil seluruh masyarakat.
Kesimpulan Antara Statistik dan Realitas, LPPD Pesawaran 2025 menunjukkan fenomena klasik dalam laporan birokrasi.
Angka tinggi di level makro, namun menyisakan ketimpangan di level mikro. Capaian agregat yang tinggi berpotensi menutupi fakta bahwa Ribuan warga belum mendapat layanan kesehatan dasar, Program vital belum terpenuhi secara optimal dan Investasi daerah masih jauh dari target.
“Jika tidak dibedah lebih dalam, laporan seperti ini berisiko menjadi sekadar dokumen formalitas, bukan alat evaluasi yang jujur,” Ungkapnya.
Bagaimana tanggapan Pemkab Pesawaran atas pemberitaan ini, baca edisi mendatang. (Red)
