BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Sebanyak 81 pendaftar tercatat mengikuti seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung periode 2027–2031. Setelah resmi ditutup pada 4 November 2026, proses seleksi kini memasuki tahapan verifikasi berkas administrasi.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat memberikan keterangan pers di Kantor Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (5/11/2026).

Ganjar menjelaskan, pendaftaran telah dibuka sejak 22 Oktober hingga 4 November 2026. Selama periode tersebut, panitia seleksi menerima 81 berkas pendaftar yang selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Seleksi (Timsel).

Baca Juga:Bapenda Lampung Gaspol Turun Lapangan!

Menurutnya, para peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan akademisi hingga praktisi, dengan keterwakilan laki-laki dan perempuan.

“Ada akademisi, ada praktisi, ada perempuan dan laki-laki. Sudah cukup berwarnalah,” ujar Ganjar.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan pedoman Komisi Informasi Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016.

Baca Juga:SMSI Tulang Bawang Apresiasi Qudrotul – Hankam

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, verifikasi berkas administrasi berlangsung pada 5–11 November 2026. Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 12, 13, dan 16 November 2026.

Ujian Transparansi dan Integritas

Seleksi calon komisioner KI Lampung bukan sekadar proses menjaring figur untuk mengisi jabatan. Lebih dari itu, proses ini menjadi momentum penting dalam menentukan sosok yang akan mengawal keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung.

Publik tentu berharap seluruh tahapan berlangsung transparan, objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu.

Sebab, Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sekaligus mendorong badan publik agar lebih terbuka dan akuntabel.

Dengan 81 pendaftar yang telah masuk, masyarakat kini menantikan proses seleksi yang benar-benar menghasilkan komisioner berintegritas, independen, serta memiliki keberanian memperjuangkan hak masyarakat atas informasi.