Bandar Lampung, Tipikor News – Kontrak jasa kebersihan (cleaning service) senilai Rp1,5 miliar di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Lampung menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Besarnya nilai kontrak tersebut memunculkan beragam pertanyaan dari masyarakat terkait kewajaran anggaran serta transparansi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan negara.
Sorotan bermula ketika sejumlah warga dan pegiat transparansi anggaran mempertanyakan besaran nilai kontrak yang dinilai cukup signifikan untuk pekerjaan jasa kebersihan. Di tengah meningkatnya perhatian publik, berbagai asumsi dan spekulasi berkembang di media sosial maupun ruang diskusi publik mengenai komponen pembiayaan yang terkandung dalam kontrak tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, manajemen RSJD Lampung akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi melalui hak jawab yang disampaikan kepada media. Dalam penjelasannya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran tersebut.
Lihat Video: Soal Jasa Kebersihan Rp1,5 Miliar Di Rsjd Lampung Publik Minta Rincian Anggaran Dibuka Secara Transparan
Menurut manajemen RSJD Lampung, nilai kontrak sebesar Rp1,5 miliar tidak hanya digunakan untuk membayar gaji tenaga kebersihan sebagaimana yang banyak diasumsikan publik. Kontrak tersebut, kata pihak rumah sakit, merupakan kontrak layanan yang bersifat menyeluruh (all in) dan mencakup berbagai komponen biaya yang menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa.
“Anggaran tersebut bukan hanya untuk pembayaran upah petugas kebersihan, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan operasional yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak,” demikian substansi penjelasan yang disampaikan pihak RSJD Lampung, Rabu (3/6/2026).
Dalam rincian yang disampaikan, komponen pembiayaan meliputi gaji pekerja, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), penyediaan seragam kerja, alat pelindung diri (APD), bahan dan perlengkapan pembersih, kewajiban perpajakan, hingga biaya manajemen (management fee) perusahaan penyedia jasa.
Selain itu, pihak RSJD Lampung juga menjelaskan bahwa karakteristik pekerjaan kebersihan di rumah sakit tidak dapat disamakan dengan layanan kebersihan pada perkantoran atau fasilitas umum biasa. Rumah sakit beroperasi selama 24 jam penuh setiap hari dengan sistem kerja bergilir dalam tiga shift.
Kondisi tersebut mengharuskan keberadaan petugas kebersihan dalam jumlah tertentu untuk memastikan seluruh area pelayanan tetap terjaga kebersihannya sepanjang waktu. Terlebih lagi, RSJD memiliki sejumlah area dengan tingkat risiko tinggi yang membutuhkan prosedur kebersihan khusus sesuai standar pelayanan kesehatan.
Area-area tersebut antara lain ruang isolasi, ruang perawatan pasien dengan kondisi tertentu, ruang tindakan medis, serta fasilitas pendukung lainnya yang menuntut standar sanitasi dan pengendalian infeksi yang ketat. Dalam praktiknya, pekerjaan kebersihan pada area tersebut memerlukan penggunaan bahan pembersih khusus, perlengkapan keselamatan kerja, serta pengawasan yang lebih intensif dibandingkan area umum.
Meski telah memberikan penjelasan, klarifikasi yang disampaikan pihak rumah sakit justru memunculkan pertanyaan lanjutan dari masyarakat. Sejumlah kalangan menilai bahwa informasi yang diberikan masih bersifat umum dan belum menjawab substansi yang menjadi perhatian publik, yakni rincian penggunaan anggaran secara detail.
Banyak pihak menilai bahwa transparansi anggaran tidak cukup hanya melalui penjelasan naratif mengenai komponen pembiayaan. Publik membutuhkan data yang lebih terukur dan dapat diverifikasi untuk mengetahui apakah nilai kontrak tersebut telah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pertanyaan yang kemudian muncul antara lain terkait jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kontrak tersebut. Masyarakat ingin mengetahui berapa orang petugas kebersihan yang bekerja di bawah kontrak senilai Rp1,5 miliar tersebut, bagaimana sistem pembagian shift yang diterapkan, serta berapa besar porsi anggaran yang digunakan untuk membayar upah pekerja.
Selain itu, publik juga mempertanyakan berapa nilai yang dialokasikan untuk pengadaan bahan habis pakai seperti cairan disinfektan, deterjen, alat kebersihan, sarung tangan, masker, dan perlengkapan lainnya yang digunakan selama masa kontrak berlangsung.
Komponen lain yang turut menjadi perhatian adalah besaran management fee atau biaya pengelolaan yang diterima oleh perusahaan penyedia jasa. Informasi mengenai besaran keuntungan perusahaan dianggap penting untuk mengetahui struktur biaya secara keseluruhan dan memastikan tidak terdapat komponen yang berlebihan dalam kontrak tersebut.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi langkah yang paling efektif untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Mereka berpendapat bahwa selama rincian kontrak belum dipublikasikan secara terbuka, ruang interpretasi dan spekulasi akan terus muncul di tengah masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, transparansi merupakan salah satu prinsip utama yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.
Publik pada dasarnya tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai alasan besarnya nilai kontrak. Yang lebih penting adalah tersedianya dokumen dan data yang dapat diuji secara objektif, termasuk rincian kebutuhan tenaga kerja, struktur pembiayaan, spesifikasi layanan yang diberikan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat publikasi rinci mengenai komponen biaya dalam kontrak cleaning service senilai Rp1,5 miliar tersebut. Karena itu, perdebatan mengenai kewajaran nilai kontrak masih terus berlangsung dan menjadi perhatian berbagai kalangan.
Sejumlah pihak berharap RSJD Lampung maupun instansi terkait dapat membuka informasi secara lebih komprehensif agar polemik yang berkembang dapat dijawab dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan dapat tetap terjaga.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam setiap penggunaan dana publik, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. (red)
