BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Provinsi Lampung sebagai salah satu dari lima besar nominator nasional dalam ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026.

Penilaian tersebut berlangsung bersamaan dengan kunjungan Tim Penilai Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026).

Visitasi ini merupakan bagian dari tahapan penilaian nasional yang bertujuan mengukur komitmen dan kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi.

Baca Juga:Lampung Siapkan 193 Lulusan SMK ke Jepang

Dalam keynote speech, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Menurutnya, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, serta berintegritas.

“Transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:Rencana Aksi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 2026 Masuki Fase Strategis Triwulan III, Fokus Percepat Kinerja dan Pelayanan Publik

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel.

Sementara itu, Tim Penilai ASKOMPSI melakukan verifikasi terhadap berbagai inovasi, kebijakan, dan implementasi transformasi digital yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hasil visitasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026.

Masuknya Provinsi Lampung ke jajaran lima besar nominator nasional menjadi indikator atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Capaian tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan inovasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Red)