Bandar Lampung, Tipikor News – Di ruang-ruang berpendingin udara yang megah, deretan angka pada layar monitor sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) bergeser tanpa suara, merobek rasa keadilan publik.

Di saat denyut nadi ekonomi masyarakat bawah berjuang menembus pekatnya himpitan hidup, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menorehkan sebuah ironi yang memekakkan telinga: belanja makan dan minum di Sekretariat Daerah menyentuh angka fantastis Rp6.532.782.685 (Rp6,5 miliar).

Angka ini bukan sekadar tinta di atas kertas anggaran, melainkan monumen atas matinya kepekaan sosial. Ini adalah pertunjukan telanjang ketika perut para penguasa mendapatkan prioritas tertinggi yang dibiayai langsung dari keringat dan air mata rakyat.

Berdasarkan penelusuran data RUP dan transaksi realisasi anggaran Sekretariat Daerah Pemkot Bandar Lampung, gelontoran dana miliaran rupiah tersebut tidak hanya direncanakan di atas kertas, tetapi telah disedot secara agresif.

Menjelang akhir September 2026, total realisasi anggaran makan-minum telah mencatatkan angka Rp3,60 miliar (tepatnya Rp3.602.526.500), yang membuktikan bahwa lebih dari 55% pagu anggaran telah ludes terkuras.

Berikut adalah anatomi pengeluaran yang mencabik-cabik rasa keadilan publik:

• Aktivitas Lapangan:

â—¦ Rencana (RUP): Rp2.649.000.000 (termasuk pos raksasa senilai Rp1,2 miliar dan Rp945 juta) plus alokasi terpisah Rp225 juta.

â—¦ Realisasi: Rp2.138.407.000 menggelontor deras, mendominasi lebih dari separuh total pembelanjaan konsumsi luar ruang birokrasi.

• Tamu Wali Kota:

â—¦ Rencana (RUP): Rp2.020.910.185.

â—¦ Realisasi: Rp753.590.000 dihabiskan melalui belasan kali pencairan rutin demi menjamu para elite.

• Open House Hari Raya (Idul Fitri & Idul Adha):

â—¦ Rencana (RUP): Rp300.000.000 (Idul Fitri Rp200 juta dan Idul Adha Rp100 juta).

â—¦ Realisasi: Rp271.085.000 terserap hampir tanpa sisa untuk perayaan seremonial.

• Rapat-Rapat Kedinasan & Sektoral (Umum, BUMD/BLUD, Mikro Kecil, Distribusi):

â—¦ Rencana (RUP): Kumulatif mencapai Rp523.000.000.

â—¦ Realisasi: Rp202.414.500 ludes untuk kudapan dan jamuan di meja-meja rapat.

• Buka Puasa Bersama (Muspida, Eselon, Tokoh Masyarakat & Anak Yatim):

â—¦ Rencana (RUP): Rp200.000.000.

â—¦ Realisasi: Rp111.855.000 dibakar habis pada momentum bulan suci.

• Tamu Wakil Wali Kota / Masyarakat:

â—¦ Rencana (RUP): Rp150.000.000.

â—¦ Realisasi: Rp79.296.000.

Aliran dana miliaran rupiah ini tentu tidak mengalir begitu saja, melainkan dikelola oleh sejumlah perusahaan penyedia katering dan rekanan penyedia jasa makanan-minuman.

Berdasarkan data realisasi transaksi hingga September 2026, berikut adalah rincian perusahaan atau pihak penyedia yang paling banyak menyerap anggaran jamuan Pemkot Bandar Lampung:

• CV/PT Elynaz Indomasr Global: Menjadi penyedia dengan total pencairan tertinggi, menyedot dana hingga Rp1.219.920.000 (melalui 4 transaksi jumbo untuk aktivitas lapangan).

• RM. Minang Indah V: Meraup total Rp835.485.000 (dari 6 transaksi, mendominasi jamuan tamu Wali Kota dan buka puasa bersama).

• Kartini Katering Lampung: Paling sering mendapat proyek dengan frekuensi terbanyak yakni 14 transaksi, dengan total nilai mencapai Rp639.188.000 (mencakup open house hari raya dan jamuan rutin).

• Cahaya Mandiri Gutama: Menyerap total Rp243.020.000 (melalui 2 transaksi besar aktivitas lapangan).

• Global Network Semesta: Mengantongi Rp229.088.000 (tersebar dalam 10 transaksi kegiatan lapangan dan tamu wakil wali kota).

• Syifaumar: Mengalirkan total Rp202.389.500 (dari 5 transaksi jamuan rapat dan tamu pimpinan).

• Rekanan Lainnya (Tirta Faura Mandiri, Bambang Budianto SE, Ananda Jaya Prima, Rinas Group, Kimas Jaya): Secara akumulatif menyerap sisa anggaran puluhan juta rupiah hingga total Rp236.436.000 untuk berbagai keperluan konsumsi rapat dan operasional harian.

Bagaimana mungkin nurani birokrasi bergeming ketika miliaran rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dihamburkan hanya untuk membiayai kerongkongan segelintir pejabat?

Di luar sana, masyarakat berdarah-darah menanggung beban harga kebutuhan pokok yang mencekik, sementara di dalam gedung pemerintahan, piring-piring mewah terus berderik disiram uang pajak rakyat melalui rekanan-rekanan penyedia terpilih.

Ketika anggaran miliaran rupiah ini dipertontonkan tanpa rasa bersalah, publik berhak melayangkan satu gugatan moral yang paling menohok: Di mana batas malu birokrasi?

Menurut Anda, sejauh mana batas kewajaran dan pertanggungjawaban moral dari alokasi anggaran makan-minum senilai Rp6,5 miliar dengan realisasi tembus Rp3,6 miliar yang mengalir ke berbagai vendor ini di tengah situasi ekonomi masyarakat Bandar Lampung saat ini?

Redaksi membula ruang hak jawab bagi pihak Pemkot Bandar Lampung terkait pemberitaan ini. (Red)