Bandar Lampung – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Permintaan itu muncul setelah masih terdapat ratusan calon peserta didik yang belum mendapatkan kursi di SMP Negeri.

Asroni menilai persoalan tersebut bukan sekadar kendala teknis dalam proses penerimaan siswa baru, melainkan menjadi indikator bahwa kapasitas SMP Negeri di Kota Bandar Lampung belum seimbang dengan jumlah lulusan SD setiap tahunnya.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Namun, fakta masih adanya ratusan siswa yang belum tertampung menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendidikan,” ujar Asroni.

Baca Juga:Gen Z Lampung Diajak Tak Apatis! Lesty Putri Utami: Demokrasi Harus Dijaga, Jangan Sampai Mundur

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki data jumlah lulusan SD setiap tahun. Dengan data tersebut, kebutuhan ruang kelas, rombongan belajar, tenaga pendidik, hingga kapasitas sekolah seharusnya dapat diproyeksikan jauh sebelum pelaksanaan SPMB.

Selain persoalan daya tampung, Asroni juga menyoroti masih tingginya konsentrasi pendaftar di sejumlah SMP Negeri favorit. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah negeri masih belum optimal.

“Apabila mutu pendidikan sudah merata, distribusi pendaftar tidak akan hanya terpusat di sekolah-sekolah tertentu,” katanya.

Baca Juga:DPRD Lampung Gelar Paripurna Tingkat I Bahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun mendorong pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap daya tampung seluruh SMP Negeri. Audit tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan proyeksi kebutuhan pendidikan untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Selain itu, DPRD meminta dilakukan evaluasi terhadap distribusi tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana di sekolah yang kurang diminati, penyusunan kebijakan pemerataan mutu pendidikan, hingga kajian penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan unit sekolah baru di kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Tak hanya itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta menyampaikan laporan resmi mengenai pelaksanaan SPMB 2026. Laporan tersebut mencakup jumlah siswa yang belum tertampung, penyebabnya, distribusi kuota di setiap sekolah, serta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah.

Asroni menegaskan, hasil evaluasi pelaksanaan SPMB akan menjadi salah satu fokus pengawasan Komisi IV DPRD dalam pembahasan anggaran pendidikan pada tahun mendatang.

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang daerah. Persoalan daya tampung sekolah harus direncanakan secara matang, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Evaluasi menyeluruh terhadap SPMB diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek bagi siswa yang belum tertampung, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperkuat sistem perencanaan pendidikan di Kota Bandar Lampung agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (tim)