Kabag Umum Beri Klarifikasi Soal Anggaran PDH Walikota Rp2,49 Miliar

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Panggung birokrasi Pemerintahan Kota Bandar Lampung mendadak bergemuruh. Di tengah badai kritik pedas publik yang menyoroti gelontoran dana fantastis untuk sandang elite, sebuah pembelaan akhirnya meluncur dari balik dinding balai kota.

Polemik bermula ketika penelusuran dokumen pengadaan dengan kode RUP 63791202 membongkar angka yang membuat dada sesak: pos belanja pakaian dinas terserap secara masif hingga menyentuh angka Rp2.497.733.100 melalui penyedia CV Berkah Jaya Makmurindo.

Dengan pagu awal mencapai Rp2.515.000.000, publik langsung meradang, melabelinya sebagai ironi telanjang dan “jubah mewah” di tengah jeritan masyarakat yang terhimpit krisis ekonomi.

Merespons gelombang protes yang kian memanas dan menghujam nalar keadilan warga, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Kota Bandar Lampung akhirnya angkat bicara. Melalui pesan singkat yang merespons sorotan media, ia berupaya meluruskan narasi miring yang kadung menggelinding liar di tengah masyarakat.

“Izin, itu bukan pakaian wali kota, itu bahan pakaian baju putih.. seluruh pegawai Pemkot. Terima kasih,” tulis Kabag Umum Setkot Bandar Lampung memberikan klarifikasi, Selasa (22/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa anggaran raksasa nyaris Rp2,5 miliar itu bukanlah jubah eksklusif atau pakaian pribadi sang kepala daerah, melainkan pengadaan bahan pakaian baju putih yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.

Kendati pihak pemkot berupaya mendinginkan suasana dengan dalih bahwa dana tersebut untuk kesejahteraan ribuan pegawai, badai kritik tidak serta-merta reda. Bagi rakyat akar rumput yang sedang megap-megap mencari sesuap nasi, pengeluaran miliaran rupiah untuk selembar kain putih tetap menyisakan tanya besar yang menyayat hati.

Jika dikalkulasikan dengan Standar Harga Satuan (SHS) yang ada, dana sebesar itu setara dengan pengadaan sekitar 1.248 stel pakaian.

Pertanyaan mendasarnya kini berbalik: di tengah morat-maritnya kondisi ekonomi, seberapa mendesak pengadaan sandang berskala raksasa ini diprioritaskan ketimbang sektor-sektor krusial yang langsung menyentuh perut rakyat?

Kain putih itu boleh saja diklaim bersih untuk seragam pegawai, namun nominal fantastis yang dihabiskannya tetap meninggalkan noda hitam kepekaan sosial di tubuh birokrasi.

Publik Bandar Lampung tidak akan berhenti menagih transparansi, sebab mandat kekuasaan sejatinya adalah amanah suci untuk meringankan beban penderitaan, bukan sekadar pamer estetika lemari pakaian di atas penderitaan rakyat. (Red)