Bandar Lampung, Tipikor News – Perbedaan data jumlah penerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Unggulan di Provinsi Lampung menjadi sorotan publik. Menyikapi hal tersebut, Tipikor News meminta Inspektorat Provinsi Lampung untuk mengambil langkah aktif dengan melakukan telaah dan klarifikasi terhadap data yang digunakan dalam penyusunan anggaran.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya perbedaan antara target penerima yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan data jumlah peserta didik SMKN Unggulan yang dihimpun dari sekolah-sekolah terkait. Perbedaan data tersebut dinilai perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan kerja jurnalistik, Tipikor News menyampaikan lima pertanyaan kepada Inspektorat Provinsi Lampung guna memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengawasan serta tindak lanjut atas perbedaan data tersebut. Lima pertanyaan yang diajukan meliputi:

Baca Juga:Ketua DPRD Lampung Tanggapi Perbedaan Data BOPD 2026, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

1. Apakah Inspektorat akan melakukan telaah atas perbedaan data target 50.095 siswa dalam DPPA BOPD dengan data jumlah siswa SMKN Unggulan yang tersedia?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan Inspektorat untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan anggaran telah sesuai dengan kondisi riil?

3. Apakah Inspektorat akan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membuka dasar perhitungan serta daftar sekolah penerima BOPD SMKN Unggulan?

Baca Juga:LLTT Dorong Sanitasi Sehat dan Tingkatkan PAD Lampung Selatan

4. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara nomenklatur kegiatan, data penerima, dan dokumen pendukung, langkah apa yang akan ditempuh Inspektorat?

5. Kapan Inspektorat akan menyampaikan hasil klarifikasi atau pemeriksaan kepada publik agar polemik perbedaan data tersebut dapat diketahui secara transparan?

Permintaan klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai validitas data yang digunakan dalam penyusunan anggaran, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Inspektorat Provinsi Lampung terkait lima pertanyaan yang telah disampaikan.

Tipikor News tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Inspektorat Provinsi Lampung maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)