Jakarta, Tipikor News – Program penyaluran sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah menjadi sorotan publik setelah diketahui menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres).
Program tersebut menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah memunculkan beragam tanggapan. Sebagian masyarakat dan kalangan peternak menyambut positif program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan pemerataan distribusi hewan kurban sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung kepada peternak lokal.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan urgensi penggunaan dana negara dalam jumlah besar untuk program kurban di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Pemerintah menjelaskan bahwa seluruh sapi kurban dibeli langsung dari 525 peternak lokal di berbagai daerah. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat sektor peternakan rakyat dan memastikan manfaat ekonomi dari program tersebut tidak hanya dirasakan penerima kurban, tetapi juga pelaku usaha peternakan di daerah.
Selain disalurkan kepada pemerintah daerah, ratusan sapi kurban juga diberikan kepada organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, serta tokoh agama di berbagai wilayah.
Pemerintah menilai distribusi yang luas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerataan manfaat kurban, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap hewan kurban.
Dasar pelaksanaan program ini merujuk pada Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur alokasi Belanja Bantuan Kemasyarakatan Presiden dalam berbagai bidang, termasuk keagamaan.
Pemerintah menegaskan bahwa anggaran tersebut telah mendapat persetujuan DPR RI dan menjadi bagian dari instrumen distribusi kesejahteraan yang sah secara hukum.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai program ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, distribusi, serta pengukuran manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara tersebut.
Perdebatan semakin mengemuka setelah sejumlah lembaga penelitian mengungkap masih adanya ketimpangan distribusi kurban di Indonesia.
Data yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance dan Institute for Demographic and Affluence Studies menunjukkan sebagian besar transaksi ekonomi kurban masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara ratusan kabupaten/kota di luar Jawa tergolong daerah defisit distribusi kurban.
Fakta tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas jangkauan program kurban Presiden hingga mencakup seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Jika pada tahun 2025 jumlah sapi kurban Presiden tercatat sebanyak 985 ekor, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 1.098 ekor.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, program kurban Presiden tahun ini telah menjadi salah satu kebijakan sosial-keagamaan yang paling banyak diperbincangkan publik.
Di satu sisi dipandang sebagai langkah pemerataan dan dukungan terhadap peternak lokal, namun di sisi lain tetap memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan APBN dan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa selain memiliki dimensi keagamaan dan sosial, program kurban Presiden juga telah memasuki ruang diskusi publik mengenai tata kelola anggaran negara, pemerataan kesejahteraan, dan arah kebijakan bantuan pemerintah di masa mendatang. (Tim)
