Lampung Timur, Tipikor News — Pengadaan mobil dinas mewah untuk kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur menuai sorotan publik. Anggaran yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar dinilai sebagian warga tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah.
Isu ini mencuat setelah beredarnya konten pemberitaan di media sosial yang menampilkan kendaraan dinas baru berkelas premium. Dalam narasi yang beredar, pengadaan tersebut dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.
Sejumlah warga menyampaikan kritik, terutama terkait kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar dibandingkan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai besar.
“Jalan di beberapa kecamatan masih rusak parah, sementara anggaran untuk mobil dinas justru besar. Harusnya kebutuhan masyarakat lebih diutamakan,” ujar salah satu warga dalam kolom komentar.
Keluhan serupa juga datang dari warga lainnya yang menyoroti akses jalan berlubang di sejumlah titik, termasuk wilayah pedesaan yang dinilai belum tersentuh perbaikan optimal.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Namun demikian, ada pula pandangan yang lebih moderat.
Sebagian masyarakat menilai pengadaan kendaraan dinas merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, selama dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan operasional kepala daerah.
Mereka berharap ada transparansi terkait dasar pengadaan serta perencanaan anggarannya.
Di sisi lain, muncul pula pendapat bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah telah melalui mekanisme pembahasan bersama legislatif.
Dalam hal ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi penting dalam proses persetujuan dan pengawasan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terkait detail pengadaan kendaraan dinas tersebut, termasuk spesifikasi, urgensi, dan dasar pertimbangannya.
Sorotan publik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah tetap menjadi hal krusial, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang masih perlu perhatian serius. (Tim)
