Kadang saya membayangkan kalau APBD itu bisa bicara. Mungkin dia akan bilang, “Tenang rakyat, saya akan digunakan untuk kepentingan umum.”
Lalu rakyat bertanya, “Kepentingan umum yang mana?”
APBD menjawab, “Umum… maksudnya umum dipakai pejabat.”
Dari data pengadaan milik Bagian Umum Setdakab Lampung Barat tahun 2025, realisasi anggaran sekitar Rp6,28 miliar, yang paling semangat jalan-jalan ternyata bukan program untuk rakyat, melainkan anggaran kendaraan dinas. Ada Fortuner, Pajero, Rush, Terios. Lengkap.
Kalau diparkir berjajar, orang mungkin mengira ada pameran otomotif, bukan laporan pengadaan pemerintah. Rakyat membaca data itu sambil mengelus dada.
“Jadi selama ini yang macet bukan jalannya, tapi anggarannya yang lagi cari mobil?”
Yang menarik, total kendaraan menyerap sekitar Rp3,85 miliar. Artinya, kalau uang itu dibentuk menjadi iring-iringan mobil, panjangnya mungkin lebih mudah dilihat daripada manfaat langsungnya.
Lalu ada renovasi aula, renovasi lobby, talud, toilet, air bersih kantor, konsultan renovasi, pengawas renovasi.
Rakyat mulai bingung. “Ini yang direnovasi kantor pemerintah atau rasa percaya diri pemerintah?” Karena biasanya kalau rakyat punya uang terbatas, prioritasnya jelas.
Atap bocor diperbaiki. Anak sekolah dibayari. Motor yang mogok diservis., Tapi kalau pemerintah punya uang, yang muncul duluan kadang lobby.
Lobby. Tempat yang paling lama dipakai rakyat cuma lima menit sebelum dipanggil ke loket.
Belum selesai sampai di situ. Ada juga pengadaan mebel rumah dinas, hordeng rumah dinas, perlengkapan rumah dinas, kursi kerja.
Kursi kerja. Mungkin kursinya mahal karena beban yang ditanggung juga berat. Menanggung kritik rakyat setiap hari.
Yang membuat rakyat tersenyum pahit adalah ketika menemukan bahwa paket yang secara jelas tertulis untuk masyarakat nilainya sekitar Rp197 juta.
Dari total Rp6,28 miliar. Kalau diibaratkan satu loyang martabak, rakyat kebagian remahnya. Lalu pemerintah bilang, “Tapi ini semua untuk menunjang pelayanan.”
Nah, kalimat ini menarik. Karena di Indonesia, hampir semua pengeluaran pemerintah akhirnya bermuara ke satu kalimat sakti:
“Untuk meningkatkan pelayanan.” Mobil baru? Untuk pelayanan. Kursi baru? Untuk pelayanan. Hordeng baru? Untuk pelayanan.
Kalau besok ada akuarium hiu di kantor, mungkin alasannya juga untuk pelayanan. Padahal yang ingin dilihat rakyat sederhana. Kalau memang mobil baru dibeli untuk pelayanan, tunjukkan pelayanan yang lebih cepat.
Kalau aula direnovasi untuk pelayanan, tunjukkan pelayanan yang lebih baik. Kalau rumah dinas dipercantik untuk pelayanan, setidaknya jangan sampai rakyat masih harus membawa kursi plastik sendiri saat datang ke musyawarah desa.
Karena sesungguhnya rakyat tidak iri pada Fortuner. Rakyat tidak iri pada Pajero. Rakyat bahkan tidak iri pada hordeng rumah dinas.
Yang membuat rakyat bertanya-tanya adalah ketika kenyamanan birokrasi tampak bergerak lebih cepat daripada kenyamanan masyarakat.
Dan dalam dunia politik, tidak ada pertanyaan yang lebih berbahaya daripada pertanyaan sederhana dari rakyat: “Uangnya sudah habis. Sekarang kami dapat apa?”
