Scroll untuk baca artikel
Korupsi

PEJABAT SETDAKAB TULANG BAWANG DIDUGA MASIH HIDUP DI ZAMAN MESIN KETIK

16
×

PEJABAT SETDAKAB TULANG BAWANG DIDUGA MASIH HIDUP DI ZAMAN MESIN KETIK

Sebarkan artikel ini

TULANG BAWANG, TIPIKOR NEWS – Di saat dunia sudah masuk era digital, rapat pakai Zoom, tanda tangan elektronik, dan dokumen beredar lewat aplikasi, ternyata ada satu hal yang masih bertahan dengan gagah berani di Kabupaten Tulang Bawang: kecintaan terhadap kertas.

Tahun 2026 ini, anggaran belanja alat dan bahan kegiatan perkantoran seperti alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, kertas, dan cover di lingkungan Setdakab Tulang Bawang mencapai angka fantastis, yakni Rp2.211.763.300.

Melihat angka tersebut, sebagian warga sempat bertanya-tanya. “Ini kantor bupati atau penerbit buku pelajaran nasional?” ujar seorang warga sambil menghitung jumlah rim kertas yang mungkin bisa dipakai membungkus satu kecamatan.

Ketua LSM Gempur Lampung, Feri Gunawan, menilai di era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penggunaan kertas seharusnya sudah jauh lebih hemat.

“Semua dokumen anggaran sekarang sudah didistribusikan secara elektronik melalui aplikasi. Jadi kalau anggaran kertas masih miliaran, kita jadi penasaran, ini ngetiknya pakai keyboard atau pakai bulu angsa?” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026, untuk satuan kerja dengan jumlah pegawai di atas 40 orang, standar maksimal belanja ATK, bahan cetak, kertas, dan cover hanya Rp1.480.000 per pegawai per tahun.

Dengan jumlah pegawai Setdakab Tulang Bawang sekitar 128 orang, kebutuhan ideal seharusnya hanya sekitar Rp189.440.000 per tahun.

Artinya, jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia saat ini, terdapat selisih sekitar Rp2.022.323.300.

Angka itu cukup membuat masyarakat mengernyitkan dahi. Sebab dengan nominal sebesar itu, netizen mulai berimajinasi liar: apakah setiap surat dicetak di atas kertas emas?

Apakah setiap map dilapisi kulit buaya premium? Atau jangan-jangan setiap pegawai mendapat jatah satu pohon pribadi untuk kebutuhan administrasi?

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah tingginya anggaran tersebut disebabkan oleh kebutuhan riil operasional atau karena ada keyakinan bahwa semakin tebal tumpukan kertas, semakin terasa aura pemerintahannya.

Yang jelas, di tengah semangat digitalisasi, masyarakat berharap anggaran tidak ikut “nge-print” terlalu banyak.

Bagaimana tanggapan pihak Setdakab Tulang Bawang atas pemberitaan ini, tunggu kelanjutan berita selengkapnya edisi mendatang. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *