Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/6/2026).
Menurut Ahmad Giri Akbar, pelaksanaan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menempatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas kerja sama serta pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, menekankan pentingnya sinergi antara BPK, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK melalui penyusunan rencana aksi (action plan) agar setiap temuan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.
Ketua DPRD Lampung berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Lampung, dan BPK RI terus diperkuat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (tim)
