BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH): Terserap sebesar Rp2.497.733.100 melalui CV Berkah Jaya Makmurindo. Di balik angka fantastis yang nyaris menyentuh Rp2,5 miliar tersebut, tersimpan sebuah ironi telanjang di koridor kekuasaan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Ketika jeritan masyarakat bergema di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, para penguasa justru merajut kemewahan dari lembaran kain putih berselimut anggaran APBD yang mencederai nalar keadilan publik.

Menelusuri dokumen rinci paket pengadaan dengan kode RUP 63791202, proyek sandang berlabel “Baju Putih; Pakaian Dinas DPRD WaliKota Wakil Wali Kota PDH” ini dipatok dengan total pagu awal senilai Rp2.515.000.000.

Baca Juga:Dari Kursi Sekda ke Balik Jeruji: Drama 382 Honorer dan Rp7,38 Miliar

Berdasarkan data dashboard realisasi anggaran, paket tersebut akhirnya terserap secara masif melalui metode E-Purchasing oleh penyedia CV Berkah Jaya Makmurindo dengan angka akhir mencapai Rp2.497.733.100.

Pertanyaan mendasar yang bergemuruh di benak publik: seberapa istimewa lembaran kain putih tersebut? Jika menilik Standar Harga Satuan (SHS) 2026 Provinsi Lampung, kelompok Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH dipatok pada kisaran Rp2 juta per stel.

Dengan realisasi anggaran menyentuh angka Rp2,49 miliar, kalkulasi sederhana menunjukkan dana tersebut setara dengan pengadaan sekitar 1.248 stel pakaian!

Baca Juga:JERITAN PASIEN DI BALIK STEMPEL PERWALI: MENGULITI KONTRADIKSI PERWALI BANDAR LAMPUNG NO. 19/2026

Bagi siapa ribuan stel pakaian tersebut dijahit? Apakah seorang kepala daerah berganti pakaian setiap jam dalam sehari, ataukah ada pesta pengadaan jubah birokrasi yang mengabaikan akal sehat di tengah warga yang kesulitan mencari sesuap nasi?

Ironisnya, gelontoran dana untuk mempercantik penampilan para pejabat tidak berhenti pada pos pakaian dinas harian saja. Penelusuran mendalam terhadap catatan realisasi anggaran Pemkot Bandar Lampung menunjukkan pesta anggaran yang merata di berbagai atribut busana lainnya:

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH): Terserap sebesar Rp2.497.733.100 melalui CV Berkah Jaya Makmurindo, Belanja Pakaian Adat Daerah: Menelan anggaran sebesar Rp93.795.000 yang dikerjakan oleh penyedia Dwi Adi Masyhur, belanja Pakaian Batik Tradisional: Terpecah di beberapa penyedia, di antaranya oleh Juang Jaya Sentosa sebesar Rp78.814.440 dan Gabovira Sinar Cemerlang senilai Rp29.700.004 dan Belanja Pakaian Jas/Safari: Tercatat menyedot dana sebesar Rp19.869.000.

Akumulasi angka-angka ini membuktikan bahwa estetika lemari pejabat diprioritaskan di atas porsi anggaran yang seharusnya bisa menyelamatkan sektor-sektor krusial bagi kesejahteraan rakyat di akar rumput.

Pakaian dinas yang secara filosofis seharusnya merepresentasikan jiwa pengabdian, kesederhanaan, dan keteladanan abdi negara, kini telah bergeser makna menjadi simbol kemewahan struktural.

Ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran legislatif melenggang dengan balutan busana bernilai miliaran rupiah—yang jika dikonversi dengan standar SHS mampu menghasilkan ribuan stel pakaian—hal tersebut menjadi tamparan keras bagi kepekaan sosial pemerintah daerah.

“Kain putih itu mungkin tampak bersih di luar, namun anggaran fantastis yang dihabiskan untuk ribuan stel pakaian ini meninggalkan noda hitam kepekaan sosial di tubuh birokrasi.”

Publik Bandar Lampung kini menuntut transparansi dan pertanggungjawaban moral yang jujur dari para pemimpinnya. Mandat kekuasaan bukanlah panggung peragaan busana mewah yang dibiayai oleh keringat rakyat lewat pajak, melainkan amanah suci untuk meringankan beban hidup warga yang kian terhimpit.

Bagaimana pandangan Anda melihat ribuan stel pakaian dinas bernilai miliaran rupiah yang digelontorkan demi penampilan elite penguasa di tengah krisis ekonomi saat ini? (red)