LAMPUNG TENGAH, TIPIKOR NEWS — Dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan dalam jabatan sebesar 15 persen pada program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 kini mengguncang Kabupaten Lampung Tengah.

Di tengah tekanan publik dan pengakuan saksi di ruang penyidikan, ketegasan sikap Bupati Komang Koheri justru dipertanyakan.

Ketika aparat penegak hukum sudah masuk melakukan penggeledahan serta memanggil puluhan pimpinan sekolah, kepala daerah diharapkan tampil mengambil langkah nyata untuk menjaga marwah birokrasi dan dunia pendidikan.

Namun, dalam wawancara via telepon, respons yang keluar dari Bupati Komang Koheri masih berputar pada kehati-hatian dan frasa menunggu.

“Ya, yang jelas kita sebagai… ini kan pasti kan kita mengikuti dulu mekanisme, biarkanlah misalnya… misalkan APH ini untuk mencari… kita mengikuti mekanismenya dulu gitu, Pak.”

Sikap menunggu tersebut terasa kontras dengan dinamika yang berlangsung di lapangan. Tim gabungan yang melibatkan 13 penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026—telah menggelar pemeriksaan maraton terhadap sekitar 83 kepala sekolah pada Selasa (17/11/2026) setelah sebelumnya melakukan penggeledahan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan massal tersebut bertujuan menggali keterangan para saksi sekaligus mencari alat bukti tambahan untuk membuat perkara menjadi terang.

Di luar ruang pemeriksaan, sejumlah kepala sekolah yang dimintai keterangan bahkan mengaku memilih bersikap jujur dan membuka fakta adanya permintaan setoran demi menghindari jeratan status tersangka.

“Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Saat para kepala sekolah di bawah merasa perlu “mengamankan diri” dengan mengakui tekanan di lapangan, jawaban pemerintah daerah yang menyinggung alur pengawasan program pusat seperti Inspektorat (Irjen) serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nada “nanti kita tunggu dulu gitu, ya” berisiko dibaca publik sebagai sikap terlalu pasif.

Desakan publik kian tajam ketika wartawan menanyakan kemungkinan penonaktifan atau pencopotan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lampung Tengah terkait persoalan ini.

Namun, tepat saat pertanyaan tersebut diajukan, sambungan telepon terputus dan menyisakan seruan “Halo, Pak Bup?” tanpa jawaban lanjutan.

Sementara itu, terkait pemeriksaan terhadap pihak Disdikbud Lampung Tengah, pihak kejaksaan menyebut bahwa jadwal pemanggilan masih akan terus dikoordinasikan dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.

Publik Lampung Tengah kini menanti kejelasan: apakah mekanisme birokrasi dan manajemen ASN benar-benar disiapkan untuk menindak tegas pelanggaran jika terbukti, atau justru menjadi alasan untuk menunda langkah evaluasi?

Dalam perkara yang menyangkut dana pendidikan dan kepercayaan masyarakat, menunggu proses hukum berjalan memang penting. Namun, ketegasan moral dan langkah administratif yang terukur dari pimpinan daerah juga dinantikan agar birokrasi tidak terkesan membiarkan persoalan berlarut tanpa arah yang jelas.

Redaksi Tipikor News membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan keterangan resmi lanjutan dari Bupati Komang Koheri, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (RED)