Pesawaran, Tipikor News — Dugaan praktik pemotongan dana advertorial di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran semakin menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran publikasi yang nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total realisasi anggaran: 4.02.2.06.06: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33 dokumen Rp 1,260,115,000; dan
4.02.2.04.03: Pubikasi dan dokumentasi Dewan (Terlaksananya kegiatan kehumasan DPRD) 86 dokumen Rp 815,500,000.
Namun, dalam proses pencairannya, muncul dugaan adanya pemotongan dana yang dilakukan secara sistematis.
Informasi yang beredar menyebutkan, setiap advertorial yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp5 juta kepada media, diduga hanya diterima sekitar Rp3,5 juta. Artinya, terdapat dugaan pemotongan sebesar Rp1,5 juta untuk setiap advertorial yang dicairkan.
Bahkan, sejumlah media disebut menerima lebih dari satu advertorial. Jika satu media mendapatkan dua advertorial, maka total dugaan potongan yang harus ditanggung mencapai Rp3 juta. Kondisi ini disebut menimbulkan keresahan di kalangan perusahaan media yang merasa pembayaran tidak diterima secara utuh sesuai nilai kerja sama.
Jika dihitung secara keseluruhan dari seluruh media cetak yang terlibat, potensi dana yang diduga “menguap” mencapai lebih dari Rp378.034.500 dalam satu tahun anggaran. Dugaan praktik ini bahkan disebut telah berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2026.
Apabila benar terjadi selama tiga tahun berturut-turut, maka total potensi dana yang diduga terserap oleh oknum tertentu diperkirakan menembus angka miliaran rupiah.
Nilai fantastis tersebut memicu pertanyaan serius terkait pengawasan internal dan transparansi penggunaan APBD di lingkungan DPRD Pesawaran.
Praktik dugaan pemotongan ini dinilai tidak hanya merugikan perusahaan media, tetapi juga mencederai integritas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah pihak pun mempertanyakan siapa aktor utama di balik dugaan permainan dana advertorial tersebut.
“Kalau memang ada pemotongan sistematis dalam setiap pencairan advertorial, aparat penegak hukum harus berani membongkar. Jangan sampai uang rakyat dijadikan ladang keuntungan pribadi,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (9/5/2026).
Desakan agar Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi kini semakin menguat.
Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran publikasi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau bantahan resmi demi menjaga prinsip keberimbangan dan transparansi informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. (Red)
