Kalianda, Tipikor News – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat infrastruktur digital.
Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Kominfo mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk kegiatan publikasi dan informasi, serta Rp1,62 miliar untuk pengadaan layanan internet dedicated.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan berbasis teknologi.
Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa anggaran publikasi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai platform media.
Rincian anggaran meliputi kontrak berita surat kabar harian sebesar Rp750 juta, penggunaan media elektronik Rp150 juta, belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Rp1,6 miliar, serta belanja jasa publikasi lainnya Rp500 juta.
“Tujuan utama kami adalah memastikan seluruh kebijakan, program, dan capaian pembangunan daerah dapat diketahui masyarakat secara luas. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses,” ujar Hendry Kurniawan, Senin (20/4).
Melalui strategi komunikasi yang terintegrasi, Dinas Kominfo berupaya menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Selain memperkuat publikasi, Dinas Kominfo juga berfokus pada peningkatan kualitas konten informasi. Produksi konten visual, video dokumenter, dan kampanye digital akan menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan pembangunan secara menarik dan edukatif.
“Pendekatan komunikasi visual dan digital menjadi kunci agar pesan pemerintah lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di media sosial,” tambah Hendry.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra positif pemerintah daerah sebagai institusi yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Tidak hanya di bidang publikasi, Dinas Kominfo Lampung Selatan juga mengalokasikan Rp1,62 miliar untuk pengadaan layanan internet dedicated selama 12 bulan.
Anggaran ini bersumber dari APBD 2026 dan ditujukan untuk mendukung kelancaran sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
Dengan koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan layanan publik digital secara optimal.
Proses pengadaan layanan internet ini telah dijadwalkan melalui sistem E-Purchasing sejak Desember 2025 agar dapat digunakan penuh pada awal Januari 2026.
“Transformasi digital adalah fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Internet dedicated ini menjadi tulang punggung bagi sistem administrasi dan aplikasi layanan masyarakat,” jelas Hendry.
Melalui dua fokus utama, publikasi informasi dan penguatan infrastruktur digital, Dinas Kominfo Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik.
Program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.
Dengan dukungan anggaran yang terencana dan pelaksanaan yang transparan, Lampung Selatan menapaki langkah nyata menuju pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Red/Adv)
