Lampung Selatan, Tipikor News – Badan Pendapatan Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik yang dekat, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Langkah progresif ini kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Candra Gautama, dalam rapat pemantapan dan persiapan launching layanan Samsat Digital Drive-Thru Natar.

Rapat koordinasi strategis yang membahas kesiapan akhir peluncuran layanan tersebut dilangsungkan di Kantor Kecamatan Natar.

Baca Juga:Revitalisasi Rp1,7 Miliar SMAN 2 Blambangan Umpu Hampir Rampung

Kegiatan ini turut dihadiri secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan bersama jajaran instansi terkait lainnya.

Kehadiran Samsat Digital Drive-Thru di wilayah Natar ini disambut baik sebagai solusi inovatif atas kebutuhan mobilitas dan efisiensi waktu masyarakat.

Melalui layanan baru ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan langsung oleh warga:

Baca Juga:Sekda Marindo: Jaga Amanah, Layani Masyarakat

Masyarakat Natar dan sekitarnya kini dapat membayar pajak kendaraan dengan lebih cepat, praktis, dan dekat.

Warga tidak perlu lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Kantor Samsat Kalianda hanya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Konsep layanan digital yang diusung menghadirkan proses yang efisien, sehingga memberikan kenyamanan ekstra bagi para wajib pajak.

Inovasi pelayanan publik ini tidak hanya berfokus pada kemudahan akses bagi masyarakat saja, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan sistem yang semakin transparan, cepat, dan mudah dijangkau, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor diproyeksikan akan terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPPRD berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan inovatif serupa di berbagai wilayah strategis lainnya.

Langkah ini sejalan dengan visi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan secara mmenyeluruh. (red)