Revitalisasi SDN 1 Way Huwi Rp 1,3 M Disorot, Kualitas Bangunan dan BPJS Ketenagakerjaan Dipertanyakan
LAMPUNG SELATAN, TIPIKOR NEWS — Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN 1 Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi hingga persoalan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Berdasarkan informasi dan hasil pengamatan di lokasi, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang menjadi perhatian. Di antaranya bagian gunung-gunung bangunan yang disebut belum diplester dan diaci pada sisi dalam, tidak terlihat pemasangan ring balok pada bagian tersebut, serta dugaan penggunaan besi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Selain persoalan kualitas fisik bangunan, aspek perlindungan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan kepastian apakah seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan revitalisasi UPTD SDN 1 Way Huwi Tahun Anggaran 2026.
Proyek ini menggunakan sumber dana DAK Fisik/APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.312.979.608. Pelaksanaan kegiatan tercantum melalui P2SP atau swakelola UPTD SDN 1 Way Huwi, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,3 miliar, pelaksanaan proyek tersebut tidak hanya perlu memperhatikan penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga kesesuaian spesifikasi teknis, transparansi penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap pekerja.
Kualitas Pekerjaan Konstruksi Dipertanyakan
Sejumlah bagian pekerjaan konstruksi perlu mendapatkan penjelasan dari pihak P2SP maupun pelaksana kegiatan.
Pertama, terkait bagian gunung-gunung bangunan yang disebut belum dilakukan plester dan acian pada sisi dalam. Perlu dipastikan apakah pekerjaan tersebut memang tidak masuk dalam spesifikasi teknis atau terdapat alasan lain berdasarkan gambar perencanaan.
Kedua, mengenai tidak terlihatnya pemasangan ring balok pada bagian gunung-gunung bangunan. Pihak P2SP perlu menjelaskan apakah bagian tersebut memang diwajibkan menggunakan ring balok berdasarkan gambar struktur dan perencanaan teknis.
Ketiga, dugaan penggunaan besi yang tidak sesuai spesifikasi. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan membandingkan diameter, jumlah, dan ukuran tulangan yang terpasang dengan gambar kerja serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana perlu menjelaskan langkah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan.
BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Proyek Ikut Dipertanyakan
Selain kualitas bangunan, perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut juga menjadi hal penting yang perlu diklarifikasi.
Setiap pekerja konstruksi memiliki risiko pekerjaan yang perlu mendapat perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, P2SP dan pelaksana kegiatan perlu memberikan penjelasan mengenai status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja yang terlibat dalam proyek revitalisasi SDN 1 Way Huwi.
Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain apakah seluruh pekerja telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, siapa pihak yang bertanggung jawab mendaftarkan pekerja, serta bagaimana mekanisme pembayaran iuran selama masa pelaksanaan proyek.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah terdapat bukti kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diperlihatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perlindungan tenaga kerja.
Jangan sampai proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan sosial bagi orang-orang yang mengerjakannya.
P2SP Diminta Transparan dan Memberikan Klarifikasi
Atas sejumlah persoalan tersebut, pihak P2SP diminta memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Klarifikasi diperlukan terkait kesesuaian pekerjaan konstruksi dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta penggunaan material bangunan.
P2SP juga perlu menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap pekerjaan, termasuk siapa tenaga teknis yang bertanggung jawab memastikan kualitas konstruksi sesuai standar yang ditetapkan.
Tidak kalah penting, pihak terkait perlu membuka informasi mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja proyek, termasuk jumlah pekerja yang didaftarkan, periode perlindungan, dan bukti pembayaran iuran.
Transparansi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran proyek digunakan secara bertanggung jawab dan hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi.
Keselamatan Bangunan dan Perlindungan Pekerja Harus Diutamakan
Proyek revitalisasi sekolah yang bersumber dari anggaran negara harus mengutamakan kualitas bangunan, keselamatan, dan perlindungan tenaga kerja.
Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi maupun target waktu pelaksanaan. Hasil pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Demikian pula perlindungan pekerja tidak boleh diabaikan. Kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari pihak P2SP maupun pelaksana kegiatan terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja masih diperlukan.
TIPIKOR NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada P2SP, pelaksana kegiatan, serta pihak terkait lainnya guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta. (Tim)








Tinggalkan Balasan