KPK Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar, Kemenbud dan KKP Diminta Buka Evaluasi!
JAKARTA, TIPIKOR NEWS – Anggaran pemerintah untuk jasa influencer atau pemengaruh senilai Rp14,7 miliar kini menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nilai maupun mekanisme kontrak pengadaan tersebut.
Sorotan ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di lingkungan dua kementerian tersebut sepanjang 2024 hingga 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan efektif, efisien, serta terhindar dari potensi penyimpangan maupun benturan kepentingan.
KPK meminta penelusuran dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujar Budi.
Berdasarkan temuan ICW, delapan paket pengadaan tersebut terdiri dari: Lima paket di unit kerja Museum dan Cagar Budaya, yang sebelumnya berada di bawah Kemendikbudristek, pada 202Lima paket di unit kerja Museum dan Cagar Budaya, yang sebelumnya berada di bawah Kemendikbudristek, pada 2024vdan Tiga paket di lingkungan KKP selama periode 2025–2026.
Seluruh paket tersebut tercatat melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai keseluruhan sekitar Rp14,7 miliar.
Ruang lingkup pekerjaan meliputi publikasi dan penayangan konten promosi melalui Instagram, TikTok, serta kanal YouTube RANS Entertainment. Pengadaan juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga mekanisme pemilihan penyedia jasa.
ICW menduga proses pengadaan mengarah kepada satu penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi kesempatan perusahaan atau agensi lain untuk mengikuti persaingan.
ICW juga menyoroti potensi benturan kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian. Hingga kini, besarnya nilai kontrak maupun temuan ICW tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah nilai kontrak Rp14,7 miliar sudah sesuai dengan harga pasar jasa promosi digital?
Bagaimana proses penentuan penyedia jasa dilakukan? Apakah tersedia pembanding harga dan penyedia lain? Seberapa besar dampak publikasi tersebut terhadap keberhasilan program pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka agar penggunaan anggaran negara tidak sekadar menghasilkan angka penayangan dan popularitas di media sosial, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
KPK kini mendorong evaluasi. Publik menunggu transparansi dari kedua kementerian. Uang negara harus dipertanggung jawabkan. Setiap rupiah anggaran pemerintah wajib memiliki manfaat yang jelas bagi rakyat. (*)






Tinggalkan Balasan