KOTA METRO, TIPIKOR NEWS – Kabar terbaru dari dunia pengawasan. Hingga Juni 2026, Sekretariat DPRD Kota Metro telah merealisasikan pengadaan sebesar Rp17,43 miliar. Dari jumlah itu, Rp6,93 miliar digunakan untuk perjalanan dinas.
Kalau dibagi sederhana, hampir 40 persen anggaran pengadaan ternyata punya hobi bepergian.
Angka ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Bukan soal perjalanannya, karena perjalanan dinas memang sah dan diatur aturan. Yang jadi pertanyaan sederhana adalah: hasilnya apa?
Karena kalau masyarakat mengeluarkan uang Rp50 ribu untuk naik ojek, minimal sampai tujuan.
Kalau Rp6,93 miliar dipakai untuk perjalanan dinas, tentu publik berharap ada tujuan yang lebih jelas daripada sekadar pulang membawa oleh-oleh.
Data menunjukkan paket terbesar berasal dari kegiatan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat senilai Rp1,27 miliar.
Lalu ada Pengawasan Bidang Perekonomian Rp1,07 miliar. Kemudian Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum Rp1,06 miliar.
Kalau dibaca sekilas, angka-angka ini terdengar seperti harga transfer pemain sepak bola.
Bedanya, pemain sepak bola biasanya bisa dilihat golnya.
Kalau pengawasan miliaran, masyarakat masih mencari-cari di mana papan skornya. Publik tentu ingin tahu.
Pengawasan kesejahteraan rakyat senilai Rp1,27 miliar menghasilkan apa? Apakah angka kemiskinan turun? Apakah pelayanan publik membaik? Apakah keluhan masyarakat berkurang?
Atau minimal, apakah ada laporan yang bisa dibaca tanpa harus mengajukan permohonan informasi berlapis-lapis?
Karena dalam logika rakyat, pengawasan itu seperti membawa montir untuk memeriksa mobil.
Kalau biaya montirnya mahal, mobilnya minimal harus lebih sehat. Jangan sampai montirnya keliling kota seminggu, pulang-pulang cuma bilang, “Iya Pak, mobilnya memang ada.”
Yang menarik, belanja alat dan bahan kantor hanya sekitar Rp768 juta. Sementara makanan dan minuman sekitar Rp591 juta.
Artinya biaya perjalanan dinas hampir sembilan kali lebih besar dibanding kebutuhan alat kantor.
Mungkin sekarang konsep kerja pemerintahan sudah berubah. Dulu alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengawasan. Sekarang yang penting pengawasannya dulu, hasil catatannya nanti menyusul.
Lebih menarik lagi karena ini bukan pertama kali anggaran pengawasan DPRD Metro menjadi perhatian publik.
Pada tahun 2025, anggaran pengawasan senilai Rp4,53 miliar sempat disorot setelah muncul dugaan potensi selisih anggaran hingga Rp1,78 miliar.
Saat itu masyarakat bertanya. Sekarang masyarakat bertanya lagi. Kalau tahun lalu pertanyaannya belum selesai, tahun ini pertanyaannya malah bertambah. Ibarat serial drama, season pertama belum tamat, season kedua sudah tayang.
Sementara itu penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan masih berada di kisaran 34 persen.
Artinya produk lokal masih berusaha mengejar.
Mungkin kalau perjalanan dinas bisa diproduksi UMKM, persentase PDN langsung meroket.
Para pengamat tata kelola pemerintahan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan bukanlah besar kecilnya anggaran, melainkan hasil yang dicapai.
Kalimat ini penting. Karena rakyat tidak bisa membayar listrik dengan laporan perjalanan.
Rakyat tidak bisa memperbaiki jalan rusak menggunakan notulen kunjungan kerja Dan masyarakat tidak bisa menikmati manfaat pengawasan hanya dari melihat angka miliaran rupiah di laporan anggaran.
Yang dibutuhkan publik sebenarnya sederhana. Bukan marah. Bukan curiga. Bukan menuduh. Masyarakat hanya ingin tahu: Rp6,93 miliar itu menghasilkan apa?
Karena kalau pengawasannya bernilai miliaran, hasilnya juga seharusnya bisa terlihat miliaran. Jangan sampai yang paling jelas dari kegiatan pengawasan hanyalah anggarannya, sementara manfaatnya masih dalam perjalanan. (Red)
