Pesawaran, Tipikor News — Realisasi anggaran belanja jasa ajudan pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebesar Rp1,170 miliar menuai sorotan tajam publik. Nilai anggaran yang dinilai fantastis itu memicu kecurigaan adanya dugaan pembengkakan hingga potensi “permainan anggaran” dalam belanja jasa ajudan pimpinan DPRD.
Sorotan muncul setelah pemerhati anggaran Lampung, Junaidi, melakukan perbandingan dengan pola standar honor ajudan pimpinan DPRD di berbagai daerah.
Menurutnya, secara umum honor ajudan Ketua DPRD biasanya berada di kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, sedangkan ajudan Wakil Ketua DPRD berkisar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Dalam praktik umum pemerintahan daerah, lanjutnya, Ketua DPRD lazimnya hanya didampingi 1 hingga 2 ajudan, sementara masing-masing Wakil Ketua DPRD rata-rata memiliki 1 ajudan operasional.
“Kalau mengacu pola umum, total ajudan pimpinan DPRD Pesawaran diperkirakan hanya sekitar empat orang,” ujar Junaidi, Selasa (12/5/2026).
Ia kemudian memaparkan simulasi kebutuhan anggaran yang dinilai masih masuk akal:
ajudan Ketua DPRD 2 orang dengan total honor sekitar Rp10 juta per bulan,
ajudan Wakil Ketua DPRD 2 orang dengan total honor sekitar Rp8 juta per bulan.
Dengan total kebutuhan sekitar Rp18 juta per bulan, maka dalam setahun kebutuhan anggaran diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp216 juta.
“Kalau realisasi anggarannya sampai Rp1,170 miliar, berarti ada selisih sekitar Rp954 juta yang patut dipertanyakan. Publik berhak tahu uang rakyat digunakan untuk apa,” tegasnya.
Besarnya selisih tersebut langsung memantik reaksi publik. Banyak warga mempertanyakan rincian penggunaan anggaran belanja jasa ajudan pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran yang dinilai tidak lazim.
“Kalau memang hanya untuk honor ajudan, kenapa anggarannya bisa tembus miliaran rupiah? Ini yang harus dijelaskan secara transparan,” kata salah satu warga.
Pengamat kebijakan publik menilai, seluruh rincian belanja jasa ajudan seharusnya dibuka secara rinci kepada masyarakat, mulai dari jumlah personel, besaran honor, hingga komponen kegiatan yang dibiayai dalam pos anggaran tersebut.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, anggaran miliaran rupiah untuk jasa ajudan pejabat dianggap berpotensi menimbulkan kemarahan publik apabila tidak disertai transparansi yang jelas.
Aktivis antikorupsi bahkan mendesak aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap realisasi belanja jasa ajudan DPRD Pesawaran Tahun 2024 guna memastikan tidak terjadi pemborosan ataupun penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran terkait rincian detail penggunaan anggaran Rp1,170 miliar tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)
