RUU Perampasan Aset: Bisa Rampas Tanpa Vonis?

JAKARTA, TIPIKOR NEWS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan adalah kemungkinan perampasan aset melalui mekanisme hukum tertentu tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pemilik atau pihak yang menguasai aset.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture), yakni mekanisme yang menempatkan aset sebagai objek proses hukum. Konsep ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang umumnya mengaitkan perampasan aset dengan pembuktian tindak pidana dan putusan terhadap pelakunya.

Dalam rancangan aturan yang menjadi bahan pembahasan, proses perampasan aset dapat ditempatkan secara terpisah dari proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, proses hukum terhadap aset tidak serta-merta harus menunggu selesainya perkara pidana terhadap individu.

Mekanisme tersebut dinilai memiliki tujuan penting, terutama untuk mencegah aset yang diduga berasal dari tindak pidana dialihkan, disembunyikan, atau hilang sebelum proses hukum terhadap pelakunya selesai.

Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan negara, standar pembuktian, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.

Perhatian khusus tertuju pada ketentuan mengenai aset yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan atau profil kekayaan seseorang dan tidak dapat dijelaskan asal-usul perolehannya secara sah.

Persoalannya, bagaimana menentukan bahwa sebuah kekayaan benar-benar berkaitan dengan tindak pidana?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tidak seluruh transaksi atau sumber kekayaan masyarakat berlangsung melalui mekanisme formal. Hibah keluarga, warisan, investasi, transaksi pribadi, maupun usaha tertentu dapat memiliki karakteristik dokumentasi yang berbeda-beda.

Jika indikator dan prosedur pembuktiannya tidak dirumuskan secara tegas, dikhawatirkan muncul ruang penafsiran yang terlalu luas. Pada titik inilah keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengejar aset hasil kejahatan dan perlindungan hak warga menjadi sangat penting.

Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan aset hasil korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Di sisi lain, kewenangan tersebut harus disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak semata-mata mengenai pertanyaan seberapa cepat negara dapat merampas aset, tetapi juga mengenai seberapa kuat mekanisme hukum memastikan bahwa aset yang dirampas memang memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Kejelasan mengenai standar pembuktian, prosedur penyitaan dan perampasan, hak pemilik aset untuk mengajukan keberatan, serta mekanisme pengembalian aset apabila perampasan dinyatakan tidak sah menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting untuk diperhatikan.

RUU Perampasan Aset pada akhirnya diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan sekaligus tetap menjunjung prinsip negara hukum.

Sebab, pemberantasan korupsi membutuhkan kewenangan yang kuat. Namun, kewenangan yang kuat juga harus dibatasi oleh hukum yang kuat.

Dengan demikian, pertanyaan publik mengenai “bisa rampas tanpa vonis?” tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidak boleh, melainkan harus dijawab melalui aturan yang transparan, standar pembuktian yang jelas, serta jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki aset secara sah. (*)