WAY KANAN, Tipikor News — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Way Kanan berada di titik nadir.

Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 94.924.469.000 yang dikucurkan untuk jenjang SD hingga SMK, pengelolaan dana di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) justru diwarnai indikasi penyimpangan masif.

Sebanyak 97 SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Way Kanan kini mendapat sorotan tajam akibat dugaan pelanggaran juknis yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga:Transformasi Permukiman: Dinas PKP2CK Lampung Tengah Hadirkan Sanitasi dan Air Bersih

Praktik penggelembungan dana ini secara terang-terangan menabrak Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

Regulasi mengatur ketat plafon penggunaan dana BOS Reguler untuk SMP Negeri: maksimal 20% untuk pembayaran honor, 20% untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras), serta 10% untuk administrasi kegiatan sekolah.

Namun, Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS 2025 menunjukkan fakta mengejutkan di mana plafon resmi tersebut diterobos hingga melampaui batas.

Baca Juga:Aksi Memukau Sekretariat DPRD Lampung di Lapangan Saburai

Daftar Pelanggaran Plafon Anggaran BOSP 2025, Berikut adalah rincian ketimpangan antara batas maksimal sesuai aturan dan realisasi di lapangan pada sejumlah UPT SMP Negeri di Kabupaten Way Kanan:

Nama UPT SMPN

Komponen Kegiatan

Plafon Maksimal (Rp)

Realisasi LAPORAN (Rp)

Indikasi Selisih (Rp)

UPT SMPN 1 Baradatu

Administrasi Kegiatan

96.280.000

284.271.000

187.991.000

UPT SMPN 1 Blambangan Umpu

Pembayaran Honor

118.552.000

174.420.000

55.868.000

UPT SMPN 1 Rebang Tangkas

Pembayaran Honor

74.472.000

104.354.400

29.882.400

Administrasi Kegiatan

37.236.000

84.501.922

47.265.922

UPT SMPN 1 Kasui

Pembayaran Honor

78.648.000

91.588.800

12.940.800

UPT SMPN 1 Negeri Besar

Pembayaran Honor

68.208.000

106.000.000

37.792.000

UPT SMPN 2 Gunung Labuhan

Pemeliharaan Sarpras

98.136.000

140.393.200

42.257.200

UPT SMPN 3 Blambangan Umpu

Pembayaran Honor

65.888.000

104.346.600

38.458.600

Desakan Audit dan Tindakan Hukum

Lonjakan biaya yang jauh melebihi regulasi seperti komponen administrasi di UPT SMPN 1 Baradatu yang membengkak hampir 300% menjelaskan buruknya sistem tata kelola dan pengawasan internal.

Temuan ini menjadi sinyal kuat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 97 SMP di Way Kanan demi mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI

Sebagai bentuk komitmen terhadap asas keberimbangan berita, independensi, dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi memberikan ruang terbuka bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan Hak Jawab maupun Klarifikasi atas pemberitaan ini.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Inspektorat Daerah, maupun Kepala UPT SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Way Kanan yang disebutkan dalam laporan ini dapat mengirimkan tanggapan resmi, penjelasan, atau sanggahan tertulis melalui telepon/WhatsApp: 082280588528.

Setiap tanggapan yang masuk dan tervalidasi akan diterbitkan secara proporsional pada kesempatan pertama sebagai bagian dari penegakan prinsip cover both sides. (Red)